[JAKARTA] Sekitar 600.000 atau 146.000 kepala keluarga (KK) di masyarakat adat terpencil (MAT) yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, masih dalam kondisi tertinggal.
Ketertinggalan masyarakat adat tersebut tidak hanya dari sisi ekonomi atau karena kemiskinan, tetapi juga karena tidak adanya akses untuk menjangkau pelayan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
Demikian Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial, Hartono Laras, saat peringatan Hari Keluarga Nasional bidang Kesejahteraan Sosial, di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (13/7).
Dia mengatakan, tahun 2006 jumlah masyarakat adat terpencil sebanyak 229 KK atau 1,1 juta jiwa, dan pada tahun 2009 jumlahnya berkurang 78.000 jiwa, dan saat ini sedang diberdayakan 10.000 jiwa lagi. "Di semua provinsi ada, kecuali DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Lampung," katanya.
Menurut Hartono, tahun 2010 di Pulau Jawa, ditargetkan hanya ada satu wilayah yang masih memiliki masyarakat adat terpencil yakni Banten. Untuk mencapai target tersebut, tambahnya, masyarakat diberikan bantuan, yakni dengan membuka isolasi, antara lain mendirikan sekolah dan fasilitas kesehatan agar pelayanan sosial dapat dirasakan.
Program BLT
Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, Chazali Situmorang, menyampaikan, program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dihentikan pemerintah, ada kemungkinan dilakukan kembali. "Tergantung harga minyak," katanya.
Dia mengatakan, melihat tren harga minyak dunia yang terus naik, diperkirakan BLT akan kembali diluncurkan, karena kemampuan atau daya beli masyarakat berkurang.
Ketika ditanya, rencana pemerintah menambah jumlah rumah tangga sasaran (RTS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Chazali menyampaikan, penambahan itu belum ada, karena sejatinya jumlah penerima BLT sama dengan penerima PKH.
Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial, Akifah Elansari, menegaskan, hingga tahun 2010 tidak ada penambahan RTS untuk PKH. Saat ini, jumlah PKH tahun 2009 sebanyak 720.000 RTS, sedangkan target tahun depan sebanyak 1 juta RTS.
Menurut Akifah, tidak bertambahnya RTS tahun 2010 disebabkan anggaran untuk program tersebut tidak berubah yakni Rp 1,1 triliun. "Hambatannya ada di direktorat jenderal anggaran. Saya tidak tahu kenapa, padahal semua pihak sudah setuju termasuk DPR," ujarnya. [E-7]
Sumber: Suara Pembaruan, Selasa, 14 Juli 2009
No comments:
Post a Comment