Showing posts with label Pembangunan Kota Baru di Lampung. Show all posts
Showing posts with label Pembangunan Kota Baru di Lampung. Show all posts

Sunday, September 30, 2012

Raperda Kota Baru semula ditargetkan 25 September 2012


BANDARLAMPUNG - Megaproyek Kota Baru, Gedungwani, Lampung Selatan, kian nyata untuk segera terealisasi. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan megaproyek ini terus berjalan dan tak ada permasalahan dalam proses pembangunannya.
Bak gayung bersambut, DPRD pun merespons pernyataan itu. Dewan berharap rancangan peraturan daerah (raperda) percepatan pembangunan kota baru dapat disahkan bulan ini juga.

Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan, pada 25 September mendatang, DPRD berencana mengesahkan tujuh raperda. ’’Nah, kita berharap raperda kota baru bisa masuk di dalamnya,” ujar dia kemarin.

Legislator asal Partai Demokrat ini menyatakan, panitia khusus raperda kota baru terus bekerja melakukan penyempurnaan terhadap raperda itu. ’’Besok (hari ini, Red) rencananya pansus kembali turun ke lapangan untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan kota baru,” tutur dia.

Secara prinsip, lanjut Marwan, pihaknya melihat raperda kota baru sudah tak ada masalah. ’’Nanti kan hasilnya dilaporkan seperti apa,” jelas dia.

Marwan memperkirakan, besar kemungkinan raperda kota baru disahkan pada tahun ini. ’’Kita lihat juga, paling banyak kita coba sahkan tujuh raperda, atau paling tidak empat raperda. Di antaranya jika dimungkinkan raperda kota baru, raperda tentang HIV/AIDS, dan juga tentang aset,” tukasnya.

Diketahui, raperda kota baru masih terganjal di pansus. Penyebabnya, pansus menerapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemprov Lampung. Persyaratan itu termasuk kejelasan status lahan kota baru, peta bidang, dan masterplan kota baru. Pemprov juga diminta membersihkan perambah di wilayah kota baru sebagai syarat lainnya.

Tercatat, di APBD murni 2012, program kota baru menyedot biaya sebesar Rp48,5 miliar. Jumlah itu di luar biaya land clearing yang harus dipersiapkan pemprov. Dana sebesar Rp48, 5 miliar dialokasikan untuk sejumlah pembangunan fisik dan infrastruktur jalan.

Pada tahun ini, Pemprov Lampung memang memulai pengerjaan fisik. Pengerjaan fisik itu meliputi pembangunan jalan tembus menuju kota baru, pembangunan jalan hingga gedung perkantoran. Tercatat, ada empat bangunan yang mulai dibangun pada tahun ini. Yakni balai adat, masjid agung, kantor DPRD Lampung, dan kantor gubernur Lampung.

Untuk balai adat dan masjid agung masing-masing dianggarkan Rp5 miliar, kantor DPRD Rp7,5 miliar, dan kantor gubernur Rp10 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Lampung memastikan program megaproyek kota baru terus berjalan dan tak ada permasalahan dalam proses pembangunannya. Sekprov Lampung Berlian Tihang menyatakan, rencana pembangunan fisik kota baru sudah dilakukan sejak 2010. Pelaksanaannya, lanjut dia, sudah tak ada masalah.

Mantan kepala Dinas Bina Marga Lampung ini secara tersirat mengakui, sempat ada persoalan tanah yang membeli kota baru. Namun bersamaan keluarnya izin prinsip dan tukar lahan dari Kementerian Kehutanan, Berlian menyatakan bisa terselesaikan.

Terpisah, Ketua Pansus Raperda Percepatan Pembangunan Kota Baru Farouk Danial mengatakan, dirinya siap saja pindah ke kota baru pada 2014. Asalkan memang infrastruktur dan persyaratan legal formalnya sudah terpenuhi. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan di Indonesia bukanlah barang baru.

Di sejumlah tempat seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan, pusat pemerintahan berada di luar ibu kota. Meski demikian, untuk raperda kota baru saat ini terganjal di DPRD Lampung. Pasalnya, pansus melihat pemprov belum membenahi persoalan perambah di lahan milik negara tersebut. Alhasil, pansus tak akan menyetujui raperda itu sampai persyaratan yang ditetapkan. Yakni membersihkan perambah bisa dilakukan pemprov. (wdi/c1/adi)

Monday, September 24, 2012

Komisi IV Yakin Kotabaru Capai Target


BANDARLAMPUNG–Komisi IV DPRD Lampung mendukung sepenuhnya anggaran untuk Kotabaru yang diajukan pemerintah provinsi (pemprov) dalam APBD Perubahan 2012.

Hal ini setelah kemarin (11/9) komisi IV DPRD melakukan peninjauan langsung ke lokasi Kotabaru di Desa Jatiagung Lampung Selatan.

Ketua Komisi IV Komang Koheri menjelaskan, dari hasil tinjauan tersebut sudah diketahui progress pembangunan Kotabaru. “Kita optimis pembangunan Kotabaru ini bisa diselesaikan sesuai dengan rencana, asal semua pihak mendukung,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, komisi IV sudah setuju, tinggal menunggu sikap fraksi-fraksi dan pihak eksekutifnya untuk bisa meyakinkan kepada DPRD sehingga pembangunan Kotabaru ini dapat berjalan lancar. “Kotabaru ini program yang bagus, dan saya yakin rencana pindah kantor tahun 2014 bisa tercapai,” tambahnya.

Untuk diketahui, dalam APBD Perubahan 2012, pemprov menganggarkan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan Kotabaru dan Rp15 miliar untuk pembangunan jalan.

Sekretaris daerah (Sekda) Lampung Berlian Tihang menjelaskan, dianggarkannya dana tersebut karena pembangunan Kotabaru ini dianggap prioritas dan mendesak.

"Diharapkan masalah pembebasan lahan dan juga pembangunan jalan dapat selesai tahun ini. Pembangunan jalan Kotabaru itu dari jalan masuk hingga lokasi, jadi mobil angkutan untuk pembangunan mudah melintas sehingga pembangunan bisa lebih lancar," jelasnya.

Meski demikian, bukan berarti pemprov mengenyampingkan program pembangunan yang lain. Tapi pembangunan Kotabaru ini yang lebih mendesak. Apalagi, target untuk bisa pindah berkantor disana tahun 2014. "Jadi dengan dimasukkannya anggaran pada APBDP ini, tujuannya agar target yang diharapkan bisa tercapai," imbuhnya. (aqu)

Sunday, July 1, 2012

2014 Pemidahan Pemerintahan ke Kota Baru

Gambar Ilustrasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DPRD Lampung menargetkan pemindahan pusat pemerintahan Lampung dari Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung bisa dilaksanakan pada Maret 2014.

Ketua Badan Legislasi DPRD Lampung Farouk Danial mengatakan, penetapan target Maret 2014 karena masa jabatan Gubernur serta wakil Gubernur Lampung akan berakhir pada Juni 2014.

"Setidaknya sebelum masa jabatan habis, gubernur sudah bisa berkantor di Kota Baru Lampung. Karena, program ini dibuat pada masa jabatannya," ungkap Farouk kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (29/6).(Rid)
Gambar Ilustrasi

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Target penggunaan Kota Baru Lampung pada Maret 2014 memiliki kemungkinan untuk tidak terealisasi.

Ketua Banleg DPRD Lampung Farouk Danial menuturkan, pembangunan Kota Baru Lampung merupakan program multiyears (beberapa tahun). Sehingga, pelaksanaan setiap tahun membutuhkan rencana yang menyesuaikan dengan target akhir.

Untuk membuat target tersebut, DPRD tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang percepatan pembangunan Kota Baru Lampung sebagai kawasan pusat pemerintahan Pemprov Lampung. Raperda yang mulai dibahas pada April tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2012.

"Alokasi anggaran yang dibutuhkan akan ditetapkan dalam peraturan gubernur (pergub) berdasarkan raperda tersebut. Perda itu akan menjadi landasan untuk mengeluarkan anggaran pembangunan," tutur Farouk kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (29/6).(Rid)

Tribun Lampung : Jum'at 29 Juni 2012

Thursday, June 28, 2012

Gubernur Lampung: Saya Tidak Puas!


TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengaku kecewa dengan pelaksanaan pembangunan Kota Baru Lampung. Ia menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum bekerja secara keseluruhan dalam melaksanakan pembangunan bakal pusat pemerintahan baru Lampung itu.

Kekecewaan tersebut diungkapkan Sjachroedin saat memberikan pengarahan seusai melantik pejabat eselon II, III, dan IV di Balai Keratun, Komplek Pemprov, Selasa (26/6/2012).

"Saya tidak puas. Karena, staf saya agak lambat. Mestinya kan, kalau berpikir itu, semua ikut mikir," tegasnya.

Sjachroedin memberikan perhatian kepada pembangunan Kota Baru Lampung karena lokasi tersebut akan menjadi pusat pemerintahan provinsi. Menurutnya, sebagian aparatur pemprov masih menganggap pembangunan Kota Baru Lampung sebagai tugas SKPD tertentu, seperti Dinas Bina Marga (DBM) untuk pembangunan jalan, atau Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) untuk bangunan perkantoran.

"(Pembangunan) Kota Baru Lampung jangan porosnya DBM sama DPP saja. Itu kan kerja semua," kata purnawirawan jenderal polisi berbintang tiga tersebut.

Sjachroedin menganggap, beberapa hal dalam pembangunan Kota Baru masih luput dilakukan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan penghijauan di dalam kawasannya.

"Penghijauan itu kan mestinya satu paket. Infrastruktur sudah mulai dibangun, pohon-pohonnya masuk juga dong seharusnya. Lalu, sosialisasinya seperti apa. Bagaimana mengatasi spekulan tanah. Ini harus kerja semua," tegasnya.

Sjachroedin juga menilai badan pengelola (BP) yang memiliki tugas khusus membangun Kota Baru belum berjalan maksimal. Aparatur pemprov seharusnya memiliki target-target perencanaan dan terobosan-terobosan dalam membangun proyek penting itu.

"Ini belum berjalan. Belum terkoordinasi dengan baik. Makanya, saya koordinasikan lagi. Ini risiko pembina. Ini bagian dari pembinaan," tutur orang nomor satu di Lampung ini. (ridwan hardiansyah)

Tribun Lampung 27 Juni 2012

Friday, October 28, 2011

Lahan Kota Baru Habiskan Rp6,5 M



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana Rp6,5 miliar untuk pembebasan lahan kota baru. Dana tersebut sebagai tali asih lahan seluas 1.300 hektare (ha) di Desa Purwotani, Jatiagung, Lampung Selatan.

Pembebasan ditargetkan selesai tahun ini. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Lampung Ali Subaidi mengatakan 1 ha lahan garapan diberikan tali asih senilai Rp5 juta. Setelah masalah selesai, tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana mulai membangun fisik seperti pusat pemerintahan dan badan jalan.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menggandeng sejumlah investor untuk mewujudkan kota baru tersebut. Pemberian gelar adat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang juga bos Bakrie Group, Senin (24-10), merupakan upaya menarik pengusaha asal Lampung itu menggarap kota baru.

"Kami tawarkan kepada investor yang mau terlibat. Khusus Bakrie Group, Pak Ical mempersilakan kami mengajukan proposal dan segera kami siapkan. Mereka bisa mengkaji kemungkinan terlibat di mana. Masak kampung halaman sendiri tidak dibantu," kata Gubernur usai menerima kunjungan direksi PT Pelindo II di ruang kerjanya, Rabu (26-10).

Selain menawarkan kepada Ical, kota baru bisa dibangun bersama beberapa investor. Menurut Sjachroedin, pusat bisnis di kota baru direncanakan terdiri dari berbagai kawasan, seperti kawasan pertokoan, kawasan wisata dan kuliner, kawasan pendidikan, dan kawasan permukiman. Saat ini masterplan pusat pemerintahan seluas 350 ha kota baru digarap PT Gubah Laras.

Masterplan pusat bisnis seluas 1.000 ha juga dirampungkan calon investor asal Malaysia, yakni PT Great Colour Investment Limited (GCI-L). Bahkan, GCI-L tengah menyusun detail engineering desain (DED) pembangunan di pusat bisnis.



Lahan Pengganti

Pada APBD 2011 dan APBD Perubahan 2011, Pemprov mengucurkan anggaran Rp20 miliar untuk kota baru yang terbagi untuk pembangunan jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan senilai Rp15 miliar dan untuk pembangunan jalan penghubung dari Bandar Lampung ke kawasan kota baru Rp5 miliar.

Hingga kini persoalan lahan kota baru masih diributkan Gerakan Petani Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Pasalnya, lahan lokasi kota baru dipakai untuk Gerakan Lampung Menghijau yang ditanami masyarakat selama bertahun-tahun.

Uang tali asih senilai Rp5 juta/hektare, menurut Ketua LMND Lampung Selatan Ahmad Jaylani, tidak cukup untuk mengganti tanaman petani. Hal ini diperkuat keluarnya surat perintah penghentian sementara pembangunan kota baru dari Menteri Kehutanan sampai ada kesepatan soal pergantian lahan.

Mengenai hal ini, Asisten II Sekprov Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemprov memiliki lahan pengganti. "Bisa di mana saja. Tetapi untuk menghindari banyaknya kepentingan masuk, lahan pengganti itu belum bisa kami sampaikan," kata dia.

Menurut Arinal, tidak lama lagi tim dari pusat turun untuk meninjau lokasi lahan yang dibebaskan dan pengganti. Setelah semua proses lahan selesai, bagian-bagian proyek kota baru ditenderkan atau dilakukan penunjukan langsung. (LIN/WAH/TOR/U-1)

Thursday, September 29, 2011

Kepastian dan Keberlanjutan Kota Baru?

Syarief Makhya
Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila




Ketua Banleg DPRD Provinsi Lampung Farouq menyatakan untuk pembangunan Kota Baru diperlukan perda agar bisa menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan kota baru di masa depan. Jika tidak dipayungi perda, suatu saat nanti apabila terjadi pergantian gubernur, program ini kemudian tidak dilanjutkan sebagaimana terjadi pada program WFC (water front city). Wali kotanya ganti, programnya terhenti.

Jaminan kepastian hukum pembangunan kota baru sebenarnya sudah diakomodasi dalam Perda RTRW, perda RPJMD, dan perda RPJP. Jadi, isu utama untuk menjamin keberlanjutan program kota baru, bukan hanya masalah perlu tidaknya ada perda, karena perda bisa saja dicabut kepala daerah bersama DPRD dengan berbagai alasan. Yang harus dicermati dalam kecenderungan sekarang dalam mengelola pembangunan, selera, dan kepentingan politik kepala daerah jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding jaminan kepastian hukum sebuah kebijakan atau sebuah program pembangunan.

Pada tataran ini, motivasi dan visi politik kepala daerah diterjemahkan menjadi visi daerah dengan cara merombak total desain pembangunan yang dirintis pendahulunya. Akibatnya, perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak konsisten dan tak berkesinambungan sehingga kemudian muncul adagium ganti kepala daerah ganti kebijakan.

Sebab itu, sekalipun ada jaminan kepastian hukum tapi jika kebijakan itu, pada tataran implementasinya, masuk dalam kategori nonimplementation karena alasan kepentingan politik. Maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan sebagaimana terjadi pada kasus WFC.

Kebijakan dan program pembangunan yang dinilai orientasinya untuk kepentingan rakyat, prospektif untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, antisipatif, dan dari kapasitas pemerintahan memungkinkan untuk dilaksanakan bisa dinilai buruk oleh seorang kepala daerah karena tidak sesuai dengan selera politiknya.

Cara pandang membatalkan atau tidak melanjutkan program pembangunan karena tidak sejalan dengan selera kepentingan politik kepala daerah, jelas berimplikasi buruk terhadap persoalan pemanfaatan dan efisiensi anggaran. Bisa dibayangkan pembangunan kota baru yang sudah menelan biaya miliaran rupiah, gara-gara terjadi pergantian kepala daerah, menjadi tidak dilanjutkan atau dihentikan karena bukan bagian dari program politiknya.

Dengan cara pandang keberlanjutan pembangunan sangat tergantung selera politik kepala daerah, hampir dapat dipastikan tidak memberikan jaminan kepastian apakah sebuah program pembangunan akan dilanjutkan atau tidak. Tolok ukurnya sangat subjektif dan sarat kepentingan politik kepala daerah.

Oleh sebab itu, perlu ada alasan-alasan yang rasional untuk menilai apakah sebuah program pembangunan itu layak dilanjutkan atau tidak. Harus dipahami sebuah kebijakan mengandung risiko untuk gagal karena berbagai faktor. Tetapi, sepanjang kebijakan tersebut dari sudut pandang kapasitas implementasi memungkinkan untuk dilaksanakan, memiliki tujuan bernilai menguntungkan kepentingan publik, dan mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan.

Namun, kelayakan implementasi dan keberlanjutan pembangunan sebuah program tentu harus memperoleh dukungan politik, tidak hanya dukungan politik formal dari DPRD, juga dukungan politik dari masyarakat.

Konsep yang akan dibangun kota baru adalah model pembangunan antisipatif. Pembangunan kota baru bukan hanya sebatas memindahkan kantor pemerintahan Pemprov Lampung, juga akan dibangun sebagai sebuah sistem perkotaan untuk membantu mengembangkan wilayah di sekitar kota dan mengurangi beban Bandar Lampung. Oleh sebab itu, di kota baru akan dibangun sarana dan prasarana permukiman, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, pembangunan kota baru sesungguhnya memiliki prospek untuk pengembangan pusat pertumbuhan kota baru yang bisa mengatasi berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, pengembangan pertumbuhan ekonomi baru, kepadatan penduduk, dsb.

Sampai sekarang sebenarnya tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap rencana pengembangan kota baru tersebut, kecuali ada sebagaian kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan status lahan yang sekarang masih dalam proses penyelesaian.

Dari aspek legal formal pun pembangunan kota baru sudah diakomodasi dalam Perda RTRW, Perda RPJMD, dan Perda RPJP. Persoalan yang tersisa, tinggal bagaimana pembangunan kota baru tersebut bisa terinstitusional sehingga tidak hanya menjadi agenda pemerintah, juga menjadi agenda publik.

Caranya dengan membangkitkan potensi dan memberdayakan peran stakeholder, seperti perguruan tinggi, pebisnis lokal, forum-forum warga, LSM, organisasi profesi, media, Kadin, dan organisasi semi pemerintahan, dan sebagainya dalam proses perencanaan pembangunan dan implementasinya. Sehingga terbangun pembangunan kota baru yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kota baru menjadi komitmen politik bersama antara kekuatan masyarakat dan pemda untuk dilaksanakan, sehingga tidak mudah digoyahkan jika terjadi pergantian gubernur.

Saturday, September 10, 2011

Lampung akan Terus Bangun Kota Baru

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan mengagalkan proyek pembangunan kota baru dikarenakan kedepan proyek besar ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak dari pembangunan ada yang pro dan kontra untuk itu pemerintah mengharapkan jangan sampai ada oknum dari luar yang ikut memperkeruh pembangunan tersebut.
Gabungan Petani Lampung (GPL) Lampung Selatan dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lampung Selatan mengharapkan partai politik yang ada di Lampung agar bersikap tegas guna menolak pembangunan Kota Baru Jatiagung. Sejumlah elemen LSM ini melaksanakan demo di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Senin (18/7) dengan diawasi petugas polisi.
Kedua elemen LSM ini meminta agar untuk menghentikan pembangunan kota baru dan meminta DPRD Provinsi Lampung membentuk pansus guna mengawasi pembangunan kota baru serta mereka meminta agar lahan seluas 950 hektare tidak digusur serta dibangun tanpa ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan RI.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP., ditemui di Mahan Agung, Senin (18/7) mengatakan, dalam pembanguan pasti ada pro dan kontra. Akan tetapi dapat dilihat konteks dari pembangunan tersebut. Pembangunan ini merupakan kepentingan rakyat maka pemerintah akan tetap dan terus melaksanakannya.
“Dapat dilihat dalam melakukan aksi demo ditemui masyarakat yang melakukan aksi bukan penduduk setempat akan tetapi oknum dari daerah lain guna memperkeruh keadaan,” ujarnya kemarin.
Odien menambahkan, jika di lapangan menemui kendala semacam ini ada oknum luar yang turut campur maka pelaksanaan pembangunan kota baru tetap akan diteruskan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dikarenakan dampak yang dirasakan kedepan adalah untuk rakyat.
“Lokasi kota baru masih di tempat semula dan proses pembangun masih terus berlangsung. Yang mana Menteri Kehutanan telah setuju dan PTPN VII sendiri sudah setuju pula,” tambahnya.
Orang nomor satu di Lampung ini menjelaskan, negara kita adalah negara yang menjunjung hukum. Dan pembangunan ini merupakan guna kepentingan besar. Apapun yang mencakup kepentingan guna masyarakat banyak maka pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung. “Pembangunan ini tidak akan berhenti karena berbagai pihak sudah mensetujui,” jelasnya. (dra)

Saturday, March 5, 2011

Kota Baru Dipersiapkan dengan Benar?

Selasa, 1 Maret 2011


Chairullah Gultom
Mantan Kadis PU, Asisten Ekubang, Ketua KPU Lampung

Semangat untuk membangun proyek-proyek berskala besar oleh Pemprov Lampung sangat tinggi. Perlu kita berikan acungan jempol. Rencana pembangunan skala besar tersebut, antara lain rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), peningkatan Bandara Radin Inten Branti menjadi bandara internasional/embarkasi jemaah haji, pembangunan jalan tol dari Bakauheni—Terbanggibesar sampai dengan Pematangpanggang, terminal agrobisnis, jalur komuter kereta api, dan pembangunan kota baru di Jatiagung, Lampung Selatan.

Pada umumnya, semua rencana pembangunan didasarkan atas niat yang baik. Semangat untuk mewujudkannya sangat diperlukan, tetapi sering dilupakan bahwa niat dan semangat saja dalam membangun belumlah cukup, diperlukan kearifan dan intervensi manajemen dalam mempersiapkan dan mewujudkannya.

Hasil pembangunan yang didasari hanya oleh niat dan semangat saja sering sekali mengecewakan, jalannya program tersendat-sendat, manfaatnya tidak jelas dan tidak dapat diukur. Pekerjaan persiapan termasuk studi terhadap suatu proyek sebelum pelaksanaan fisik dimulai merupakan kegiatan yang amat penting dalam suatu siklus pembangunan. Sekiranya hal tersebut tidak dilaksanakan maka bersiapkan untuk kemungkinan akan gagal, dari suatu megaproyek dengan megamanfaat yang diidamkan akan menjadi megaproyek yang megamubazir.

Pekerjaan persiapan yang dilaksanakan secara benar, tepat waktu, dan teratur berdasarkan bagan alur proses pembangunan (manajemen) yang tepat dapat menyelesaikan 75% masalah dan kesulitan pembangunan yang ada. Tingkat kesulitan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan fisik proyek hanyalah sekitar 25% saja.

Pekerjaan persiapan dalam konteks rencana pembangunan kota baru meliputi pekerjaan survei dan investigasi (studi), pembebasan tanah (pengalihan dan perubahan peruntukan atas lahan), penataan penduduk, dan semua aspek yang berkaitan dengan perencanaan.

Dalam pembangunan kota baru di lahan PTPN VII seluas 350 ha dan pada hutan Register 40 Gedongwani, Purwotani Jatiagung, Lampung Selatan, seluas 1.300 ha perlu diselesaikan segera berlandaskan peraturan perundangan-undangan yang ada.

Perubahan peruntukan kawasan hutan register untuk kepentingan yang lain telah ada mekanismenya; diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat cq. Kementerian Kehutanan, dilanjutkan dengan penilaian oleh tim guna meneliti dan menganalisis aspek kelayakannya, dan diakhiri dengan keputusan Menteri Kehutanan, apakah permohonan perubahan peruntukan hutan register tersebut diperkenankan atau tidak. Sekiranya permohonan tersebut belum diajukan, sebaiknya segeralah dilakukan dan jangan ada kegiatan fisik yang dilaksanakan sebelum terbit perizinannya.

Semua hal tersebut sangatlah perlu untuk dipertimbangkan guna mencegah konflik pertanahan di kemudian hari; bila pembangunan fisik dipaksakan juga untuk dilaksanakan sebelum perizinannya didapatkan, akan memberikan sinyal yang kurang baik kepada masyarakat terhadap ketaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan yang berlaku. Pembangunan fisik yang menggunakan anggaran negara (termasuk APBD) pada lahan yang belum menjadi miliknya berpotensi untuk dikategorikan sebagai suatu penyimpangan; untuk kepastiannya sebaiknya dikonsultasikan dengan instansi pengawasan seperti BPKP dan BPK.

Mengenai tanah PTPN VII seluas 350 ha yang akan menjadi bagian dari kota baru, telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemerintah Pusat cq. Menteri Negara BUMN untuk dilepaskan dalam rangka pembangunan kota baru. Persetujuan tersebut tidak serta-merta dapat dieksekusi oleh pemerintah daerah karena masih ada nilai kompensasi yang perlu dinegosiasikan antara PTPN VII dan Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan nilai tanah (nilai ekonomisnya) dan nilai tanam tumbuh yang harus dibayar oleh pemda; pengalihan status tanah PTPN VII tersebut perlu disegerakan.

Pemerintah daerah disarankan untuk menjadwal ulang rencana pemberian tali asih kepada masyarakat yang berdomisili pada kedua lokasi lahan tersebut di atas, sebelum masalah perizinan atas perubahan peruntukan hutan Register 40 terbit dan pengalihan tanah PTPN VII selesai. Hal tersebut sangatlah penting guna meminimalisasi risiko yang mungkin timbul akibat perizinan dari Kementerian Kehutanan yang tidak/lama keluarnya, dan negosiasi dengan PTPN VII mengalami hambatan, berkepanjangan atau mengalami deadlock.

Memperhatikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mengurangi pengangguran, maka perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berada dalam rencana kota baru sangatlah diperlukan, upaya yang tulus dan serius dalam penangannya sangatlah diharapkan. Pada umumnya masyarakat di sekitar areal tersebut berusaha dalam bidang pertanian skala kecil (petani marginal) dan UKM. Semoga pemberian tali asih kepada masyarakat tidak mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencariannya dan terpaksa melakukan urbanisasi ke kota; bila hal tersebut terjadi sangatlah bertolak belakang dengan niat yang melatarbelakangi pembangunan kota baru.

Di samping sebagai pusat pemerintahan provinsi, areal permukiman dan perdagangan, maka kota baru dapat pula dikembangkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan, serta pembibitan tanaman untuk mendukung Lampung selaku negeri agrobisnis, yang dapat dikombinasikan dengan agrowisata, wadah pendidikan, antara lain:

a. Palm Research Institute yang berada di Malaysia, yang melakukan penelitian dan pengembangan kelapa sawit;

b. International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, tempat melakukan penelitian dan pengembangan terhadap padi. Mengingat kelangkaan air untuk kepentingan pertanian tanaman padi di Lampung semakin besar, perlu secara terus-menerus dilakukan penelitian terhadap jenis bibit dan teknologi hemat air untuk kebutuhan tanaman padi;

c. Membangun tempat pembibitan dalam skala ekonomi melalui teknologi kultur jaringan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit tanaman buah–buahan, hortikultura dan lain-lain;

d. Percontohan pembudidayaan buah-buahan seperti di Chiang Mai Thailand yang sangat terkenal dengan teknologi budi daya duriannya;

e. Taman buah seperti Taman Buah Mekarsari Jakarta; suatu tempat rekreasi keluarga yang sangat sehat, taman buah tersebut dapat juga diintegrasikan menjadi pusat bibit pohon buah-buahan Provinsi Lampung dengan standar kualitas yang terjamin. Masyarakat Lampung dalam pengadaan bibit buah-buahan yang berkualitas tidak perlu lagi harus ke Bogor, Cibubur atau ke Pasar Minggu, seharusnya dapat dicukupi dari tempat pembibitan yang ada di Lampung saja;

f. Melalui pembangunan embung-embung dapat dikembangkan menjadi tempat pembibitan Ikan air tawar yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi sehingga mengurangi ketergantungan bibit ikan air tawar dari Jawa, sebagai contoh: Bibit ikan mas dan nila sering didatangkan dari Danau Cirata, bibit ikan lele dari Bogor dan lain-lain sebagainya. Pengadaan embung-embung tersebut sangat berguna pula untuk tempat rekreasi, pengendalian banjir dalam skala kecil serta berfungsi untuk menstabilkan permukaan air tanah dalam skala yang cukup luas.

Pengadaan sarana tersebut di atas sejalan dengan rencana pembangunan kota baru yang clean and green concept. Namun, gagasan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari aspek manfaatnya. Biaya pembangunannya tidaklah selalu harus dibebankan kepada dana APBD Provinsi, dapat pula ditawarkan kepada pihak swasta atau dari sumber dana APBN. Dana APBD sebaiknya hanya terhadap hal-hal tertentu saja seperti membangun infrastruktur perkotaan.

Pengadaan sarana penunjang ekonomi tersebut di atas dalam skala yang memadai akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup banyak secara permanen. Bagan alur proses persiapan pembangunan untuk kota baru sebelum dimulainya kegiatan pembangunan phisik, antara lain sebagai berikut:

Pertama, upayakan segera untuk diperolehnya izin/persetujuan dari Menteri Kehutanan atas perubahan peruntukan Register 40 Gedongwani dari kawasan hutan menjadi kota baru, dan disegerakan pula penyelesaian pengalihan tanah dari PTPN VII kepada Pemerintah Provinsi. Untuk mempercepat pengalihannya perlu dibentuk tim gabungan dengan PTPN VII guna membahas nilai ganti rugi (nilai ekonomi tanah dan tanam tumbuhnya). Penyelesaian masalah tanah ini sangat penting artinya; pembangunan fisik sebaiknya tidak dilaksanakan pada lahan yang secara hukum belum terselesaikan pengalihannya kepada pemerintah daerah.

Kedua, buatlah segera peta topografi (topography map) dengan skala 1:5.000 atau skala 1:10.000 dengan garis ketinggian (garis kontur) 0,25 m atau 0,50 m. Pembuatan peta tersebut merupakan suatu kebutuhan dasar dalam perencanaan pada areal dengan skala lahan yang cukup luas seperti kota baru. Dengan topography map yang akurat akan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penetapan lokasi, luas, dan ketinggian lahan untuk setiap peruntukkannya seperti penepatan posisi embung, drainase, jalan, areal kantor pemerintahan, areal permukiman, perdagangan, sarana-sarana penunjang ekonomi serta perkotaan lainnya.

Ketiga, buatlah rencana tata ruang berikut rencana teknisnya sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya dengan memperhatikan analisis dampak lingkungannya; sekiranya analisis dampak lingkungan (amdal) tersebut belum ada seharusnya untuk disegerakan studinya. Diskusikanlah secara bertahap dengan para akademisi dan orang-orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal-hal yang berhubungan guna mendapatkan masukan sebelum melangkah lebih lanjut;

Keempat, uatlah perencanaan detail/detailed engineering design (DED) terhadap semua sarana yang akan dibangun; DED dapat dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan oleh konsultan yang profesional untuk masing kategorinya. Konsultan perencana yang dipergunakan haruslah mempunyai pengalaman yang cukup terhadap pekerjaan sejenis. Berhubung kota yang akan dibangun benar-benar baru, maka disarankan agar sebagian sarana pendukung perkotaan berupa drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telepon ditempatkan dalam box culvert.

Box culvert adalah konstruksi berupa gorong-gorong beton empat persegi dengan ketinggian sekitar 2 (dua) m; dengan metode tersebut dapat diharapkan bahwa perbaikan, peningkatan kapasitas serta pemeliharaan sarana perkotaan tersebut dapat dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman, dan bersih. Untuk kesempurnaan dan kelengkapan perencanaan kota baru, maka sejak awal disarankan untuk melibatkan PT PLN dan Telkom.

Kelima, secara bertahap pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan; tahapan pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas akan kebutuhan serta tingkat kemampuan anggaran yang tersedia. Perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para investor yang akan menanamkan modalnya guna mendukung percepatan pembangunan kota baru; penyiapan data teknis yang lengkap, regulasi/aturan main secara tertulis yang jelas sangatlah diperlukan; pengadaan investor dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dicegah penebangan tanaman keras yang ada; penebangan perpohonan harus dilaksanakan secara sangat selektif. Land clearing dan land leveling dalam skala luas tanpa didukung dengan rencana detail penggunaan lahan akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan dan sangat kontradiktif dengan moto pembangunan kota baru, yaitu clean and green concept.

Hal lain yang perlu dipikirkan dari sekarang ialah mengenai status kota baru saat ini dan yang akan datang terutama mengenai pengorganisasiannya. Secara administratif kota baru berada di Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa semua aspek yang berkaitan pertanahan, kependudukan, pajak dan retribusi, perizinan dan lain-lainnya berada di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan diskusi, konsultasi, dan koordinasi dalam bebagai level termasuk dengan para akademisi sehingga dapat ditemukan suatu metode pengorganisasian yang sesuai, aspiratif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. n

Kota Baru Awal Kebangkitan

Utama Lampost : Selasa, 1 Maret 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Proyek kota baru di Natar dan Jatiagung, Lampung Selatan, mengawali kebangkitan Lampung menuju provinsi maju dan lebih dikenal.

Mega proyek yang dibangun di atas lahan 1.300 hektare itu diproyeksikan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Multiplier effect proyek ini juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Selain berasal dari APBD Lampung, sumber dana proyek berasal dari investasi asing. Investor asal Malaysia, Great Colour Investment Limited (GCI-L), telah berkomitmen menanamkan modal 600 juta dolar AS (sekitar Rp5,4 triliun). "Kota baru yang nak dibangun ini sangat mungkin menjadikan Lampung lebih dikenal. Berbagai potensi besar yang ada di sini marilah bersama-sama kita kembangkan," kata Menteri Besar Perak Darul Ridzuan, Malaysia, Datok Seri Dr. Zambry Abdul Kadir.

Zambry menyampaikan hal itu usai ramah tamah dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan jajaran pejabat Pemprov di Balai Keratun, Senin (28-2).

Kerja sama dua provinsi lintas negara ini akan dirangkum dalam sebuah nota kesepakatan (MoU) yang akan ditandatangani GCI-L dan Pemprov Lampung hari ini, Selasa (1-3).

Zambry mengatakan MoU ini sangat penting bagi Pemprov Lampung dan Pemerintah Negeri Perak, Malaysia. Kesepakatan kedua pihak merupakan langkah awal kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur. "MoU ini akan menjadikan kedua provinsi ini seperti sister province atau provinsi yang bersaudara. Kami akan ikut mendukung visi Pak Gubernur untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan infrastruktur di Lampung," ujarnya.

Tiga Kesepakatan

Untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut, hari ini Pemprov Lampung dan GCI-L akan menandatangani tiga jenis kerja sama dengan GCI-L. Pertama, keikutsertaan GCI-L dalam pengembangan pusat pemerintahan dan pusat bisnis Lampung di kota baru Natar-Jatiagung dengan anggaran yang disiapkan sekitar 600 juta dolar AS.

Kedua, pengembangan listrik tenaga air di Way Semung dan Way Semangka, Tanggamus, dengan nilai investasi yang disiapkan sekitar 600 juta dolar AS.

Ketiga, pengembangan Lampung Economic Coridor, yakni pembangunan sarana penunjang perekonomian yang fokusnya bisa diarahkan pada kegiatan fisik seperti pembangunan jalan tol dan bandara internasional dengan total anggaran 500 juta dolar AS—1 miliar dolar AS.

Dalam penandatanganan MoU itu, Pemprov akan diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekprov Lampung Hanan A. Razak pada rencana pengembangan kota baru dan Lampung Economic Coridor. Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan Pieterdhono menandatangani rencana pengembangan listrik tenaga air.

Sebelum penandatanganan MoU, Zambry Abdul Kadir juga akan dianugerahi gelar adat oleh Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL). Gubernur Sjachroedin Z.P. mengatakan pemberian gelar adat ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat Lampung terhadap tamu-tamu luar negeri yang ingin bersama-sama membangun Lampung. "Dengan menjadi saudara, mudah-mudahan hubungan ke depannya bisa lebih baik," ujarnya. (MG3/U-1)

Monday, January 31, 2011

Rencana Pembangunan Kota Baru di Lampung Terancam gagal

Bandar Lampung, Pelita

Rencana pembangunan kota baru yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terancam gagal, ini dibuktikan dengan adanya aksi demontrasi yang dilakukan ratusan petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Lampung (GPL). Para petani tersebut kemarin mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung dengan berjalan kaki untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pembangunan kota baru yang lokasinya berada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.


Koordinator lapangan GPL Ali Akbar, menyerukan bahwa selain menolak pembangunan kota baru, GPL juga menolak Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan berikan sertifikat hak milik tanah rakyat.


Ali menilai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum tani itu sangat merugikan warga yang tinggal di delapan desa yang ada di kecamatan tersebut. Dengan dalih untuk membangun kota baru, 1.500 hektar tanah garapan petani yang merupakan satu-satunya penopang kehidupan 5.000-an petani miskin, sebentar lagi akan berganti rupa menjadi bangunan dan gedung sebagai pusat pemerintahan kota baru Lampung.


Tanah eks.LIPI dahulunya adalah tanah yang dikelola PT Mitsgoro yaitu seluas 7.000 hektar pasca tutupnya PT Mitsgoro (pailit) pada tahun 1982, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) mengambil alih kepemilikan tanah tersebut seluas 1.500 hektar untuk ditanami kayu lamtorogung, ujarnya. Kota baru membuat resah, belum lagi rakyat tahu kapan kota baru akan mulai dibangun, rakyat/petani sudah mengalami banyak kerugian, seperti pemasangan patok-patok besi yang dilakukan entah oleh siapa di tanah-tanah eks LIPI dan kini rasa takut akan kehilangan tanah garapannya, sudah terbayang oleh petani dan keluarganya.


Keresahan petani semakin menjadi-jadi ketika oknum Pemda Lampung menyatakan bahwa pemerintah hanya akan mengganti rugi Rp2 juta/hektar kepada petani dan tidak hanya tanah eks LIPI saja yang akan diambil tapi seluruh register 40 seluas 43 ribu hektar yang akan dihutankan kembali (HTR). Bahkan masyarakat pun dilarang mendirikan bangunan baru disana, ujarnya.
Setelah berorasi setengah jam, akhirnya para petani diterima kedatangannya oleh Komisi I DPRD yang dijumpai Ketut Erawan, Sri Dahlianty, Faraouk Daniel dan Bastari. Hasilnya wakil DPRD ini akan merapatkan ini di forum dan akan ditindak lanjuti. (bdl)

WARGA AKAN DIRELOKASI

Bandar Lampung Lampost : Selasa, 1 Februari 2011

Pembangunan Kota Baru di Lampung.

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemprov Lampung akan merelokasi masyarakat yang berada di area hutan Register 40 yang lahan perkebunannya dijadikan calon lokasi kota baru.

Hal ini dijanjikan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung Warsito usai mengikuti paripurna di Gedung DPRD Provinsi, Senin (31-1).

Menurut Warsito, pihaknya memahami kecemasan warga karena harus pindah dari lokasi garapan tersebut. Sebab itu, masyarakat yang kebanyakan tinggal di Desa Purwotani tersebut akan diakomodasi pemerintah melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di luar lokasi calon kota baru.

Namun, program ini, menurut dia, tidak berlaku bagi masyarakat yang berkebun di luar wilayah Register 40. "Kalau memang tinggal di Register 40, pasti akan kami akomodasi. Tapi yang memiliki kebun di lokasi kota baru, tapi di luar Register 40, ya silakan pergi saja," ujarnya.

Saat ini, menurut dia, pihak Dishut sedang mendata dan menginventarisasi masyarakat yang ada di Register 40 untuk kemudian disiapkan lokasi hutan tanaman rakyat untuk mereka. Lokasi itu sendiri kini masih dalam proses pembahasan pihak-pihak terkait, dan pada saatnaya nanti akan diinformasikan ke masyarakat.

Sebelumnya ratusan petani di Jatiagung, Lampung Selatan, berunjuk rasa untuk meminta direlokasi atau dinaikkan besaran uang tali asih yang diberikan Pemprov.

Bagi yang berada di luar kawasan hutan, tapi memiliki lahan pertanian di sekitar calon lokasi kota baru, Pemprov hanya akan memberikan uang tali asih senilai Rp5 juta/ha.

Sejak tahun lalu hingga 2011, Pemprov menargetkan pemberian tali asih untuk penggarap di lahan seluas 1.300 ha, di lokasi calon kota baru.

Seluas 350 ha sudah diselesaikan tahun lalu, dan pada tahun 2011 Pemprov sudah menyiapkan anggaran Rp4,75 miliar untuk penggarap lahan seluas 950 ha di sana.

Terkait dengan keinginan warga agar nilai ganti rugi dinaikkan, Pemprov tetap berkukuh tidak akan menaikkannya. "Saya rasa tidak bisa untuk menaikkan nilai tali asih," kata Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Ali Subaidi, Jumat (28-1), terkait dengan tuntutan kenaikan ganti rugi yang diajukan para petani dalam unjuk rasa di Jatiagung, dua hari lalu.

Menurut dia, Pemprov tetap akan memberi ganti rugi berupa tali asih senilai Rp5 juta/ha kepada warga yang menanami wilayah hutan produksi itu karena nilai tersebut dirasa sudah cukup. Apalagi, ujarnya, lahan tersebut bukan milik petani, melainkan milik pemerintah.

Menurut Koordinator Biro Propaganda Gabungan Petani Lampung Antonius, ganti rugi yang pantas diberikan pada lahan yang banyak ditanami pohon karet, sawit, singkong, dan kayu-kayuan lainnya itu mencapai Rp30 juta lebih/ha.

"Petani mendukung dibangunnya kota baru di Jatiagung. Tapi pemerintah harus memikirkan nasib petani yang mencari nafkah dari tanam-tanaman mereka. Seperti tanaman sawit atau karet. Apa pantas kalau digantinya hanya Rp5 juta/ha," kata Antoniyus melalui ponselnya, Jumat (28-1). (MG3/D-1)