Wednesday, December 26, 2012

Konflik Horizontal, Catatan Kelam Lampung Selatan



Oleh Kristian Ali



RIBUAN warga di Desa Balinuraga dan Sidoreno Kecamatan Waypanji Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, saat ini masih tinggal di tenda-tenda darurat, sementara ratusan rumah mereka sedang diperbaiki. Kerusuhan horizontal melanda kedua desa itu pada akhir 0ktober lalu.

Meski kerusuhan itu sudah berlalu lebih dari satu bulan, masyarakat masih menyimpan kesedihan mendalam karena 12 warga tewas dalam peristiwa itu, yakni sembilan orang dari warga Desa Balinuraga dan Sidoreno dan tiga orang dari massa gabungan seperti dari Kecamatan Kalianda.

Peritiwa memilukan ini menyita begitu banyak perhatian dari publik di seluruh penjuru negeri ini karena berdampak luas terhadap semua sendi kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Lampung Selatan pada saat itu, AKBP Tatar Nugroho memastikan, jumlah korban tewas akibat dalam bentrokan antarwarga selama dua hari itu sebanyak 12 orang, yakni hari pertama, Minggu (28/10) sebanyak tiga orang dari massa gabungan Kalianda dan hari kedua, Senin (29/10), korban tewas sebanyak 9 orang, semuanya dari Desa Balinuraga dan Sidoreno Waypanji.

Bentrokan itu juga mengakibatkan 345 unit rumah warga di Desa Balinuraga dan Sidoreno dibakar massa dan rusak, 11 unit sepeda motor dibakar, dan dua gedung sekolah ikut dibakar massa.

Sebanyak 1.588 orang, yaitu 787 laki-laki, 787 perempuan, dan 365 anak-anak diungsikan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling di Kota Bandarlampung, untuk mencegah jatuh korban lagi.

Kerusuhan selalu menyisakan kerugian dan kesedihan mendalam bagi warga, terutama bagi anak-anak. Mereka masih trauma dengan peristiwa yang terjadi di desa itu, apalagi mereka menyaksikan langsung kebrutalan saat konflik berlangsung.

Tidak hanya itu, ratusan siswa sekolah dasar juga harus belajar seadannya tanpa seragam, tanpa alat tulis dan perlengkapan lainnya, karena sudah habis terbakar bersama rumah orang tua mereka.

Konflik horizontal itu juga menyita tenaga dan biaya. Ribuan aparat gabungan dari Mabes Polri, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah harus bertahan di lokasi kerusuhan selama 21 hari. Selain melakukan pengamanan, mereka juga ikut membersihkan puing-puing rumah warga yang hancur, mengajar dan menghibur anak-anak sampai memberi pakan ternak warga yang terlantar dan kelaparan.

Setelah konflik di Desa Balinurga, sepekan kemudian (8/11) konflik antarwarga juga pecah yang melibatkan Kampung Buyut, Kecamatan Gunung Sugih dengan warga Kusumadadi, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah hingga konsentrasi aparat terpecah di Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

Kabid Humas Poda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan sekitar seribuan warga Kampung Buyut menyerang Desa Kusumadadi yang menyebabkan sedikitnya 13 rumah warga hangus terbakar yang juga dipicu masalah sepele yakni kesalahpahaman kedua pihak yang terlibat konflik itu.

Konflik horizontal di daerah ini laksana bom waktu karena pada sekitar awal tahun 2012 juga terjadi peristiwa serupa dengan dua kelompok suku yang berbeda.

Sekitar 60 rumah warga Desa Napal hangus terbakar dan 23 lainnya rusak berat dan ringan akibat kerusuhan itu, meski tidak sampai merenggut korban jiwa

Tahun sebelumnya juga beberapa kali konflik serupa terjadi di Kecamatan Palas yang menimbulkan belasan rumah hancur terbakar dan beberapa korban mengalami luka-luka, bahkan ada yang tewas di rumah sakit akibat lukanya.

Konflik yang terjadi beberapa kali di Kabupaten Lampung Selatan ini sebagian besar hanya dipicu oleh masalah sepele yang seharusnya tidak perlu sampai merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerusakan serta menyisakan trauma mendalam bagi warga.

Membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan trauma dan memulihkan perekonomian mereka, bahkan peristiwa itu akan menjadi catatan kelam anak cucu mereka secara turun temurun.


Perdamaian abadi

Sejumlah tokoh adat dari kedua belah pihak mengharapkan peristiwa memilukan ini tidak terulang kembali sampai generasi berikutnya, agar mereka bisa hidup damai.

Salah satu tokoh adat Bali di Lampung Selatan, I Made Pasti, menyatakan peristiwa ini semestinya tidak perlu sampai terjadi, apalagi merenggut belasan korban jiwa.

"Kami ingin semua hidup damai berdampingan selama-lamanya tanpa permusuhan," kata dia, sambil menahan isak tangis.

Dia mengakui, sangat menyesalkan peristiwa itu, mengingat sudah 41 tahun di tinggal di daerah tersebut dan menjadi tokoh adat setempat.

"Bentrokan ini merupakan sebuah kegagalan bersama bagi semua pihak, bukan hanya satu golongan saja," ujar dia.

Ia menyayangkan, sebelum peristiwa itu terjadi di Desa Balinuraga , kenapa tidak ada tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan bupati yang langsung terjun untuk menanganinya agar tidak membesar.

"Walau bagaimana pun juga keadaannya, kami tidak dapat pergi kemana-mana, Lampung sudah menjadi ibu pertiwi kami," kata dia pula.

Dia berharap, situasi kembali tenang dan damai, anak-anak bisa sekolah dan warga bisa beraktivitas kembali seperti sediakala tanpa diselimuti rasa takut.

Ketua Himpunan Lima Adat Saibatin Lampung Selatan, Tumenggung Rajasa, menegaskan pihaknya pun menginginkan penyelesaian secara damai atas kasus bentrokan tersebut.

"Kami pun ingin hidup damai dan tenteram secara berdampingan tanpa ada permusuhan," kata dia lagi.

Dia juga mengaku merasakan kesedihan yang mendalam atas 12 orang warga yang tewas akibat pertikaian itu, dan sekarang berharap anak-anak dapat hidup tenang, damai, dan tenteram secara berdampingan saling menghormati dan menghargai dengan penuh kasih sayang.

Akhirnya pada 21 November 2012 tercetuslah kesepakatan damai yang dideklarasikan di lapangan Desa Agom Kecamatan Kalianda yang melibatkan ribuan masyarakat yang terlibat bentrok bersama tokoh adat masing-masing dan berjanji secara tertulis untuk hidup damai berdampingan.

Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi mengingatkan bahwa perdamaian itu mesti dirasakan dan diperjuangkan bersama-sama.

"Damai itu indah, dan harus diperjuangkan oleh kita semua, baik untuk dirinya, kesatuannya, maupun untuk pedoman seluruh lapisan masyarakat agar hidup dengan keadaan tenang dan penuh rasa aman," katanya.

Dia berharap, setiap masalah dalam masyarakat semestinya dapat diselesaikan secara baik-baik.

Ia juga mengharapkan setiap warga harus menyadari dalam hati hal pemersatu, yakni satu bangsa yang disatukan oleh empat pilar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sila pertama sampai kelima Pancasila bila dipegang teguh akan menghindarkan kita dari konflik horizontal, seperti kerusuhan di Balinuraga itu," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, baru-baru ini menyebutkan Indonesia butuh penguatan masyarakat sipil untuk mencegah terjadinya konflik horizontal.

"Salah satu upaya itu adalah membangkitkan rasa cinta terhadap Tanah Air atau Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

Sumber: Antara, Selasa, 18 Desember 2012

"Gebyar Pesona Lumbok Ranau" Tingkatkan Ekonomi Warga


WAKIL Bupati Lampung Barat Provinsi Lampung, Makmur Azhari, mengharapkan "Gebyar Pesona Lumbok Ranau" mampu menjadi sarana mendorong peningkatan ekonomi masyarakat daerah itu.

"Promosi wisata melalui kegiatan ini jangan hanya gelaran seremonial saja, tetapi harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di sini," ujar Wakil Bupati Lampung Barat itu, di Liwa, Selasa.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lampung Barat, Burlianto Eka Putra, saat dihubungi dari Bandarlampung menjelaskan bahwa "Gebyar Pesona Lumbok Ranau" berlangsung Minggu (16/12) sampai dengan Senin (17/12) di Pekon (Desa) dan Kecamatan Lumbok Seminung.

Kegiatan tersebut telah berlangsung untuk kelima kalinya.

Atraksi seni "Bedikekh", yakni menabuh alat musik hadra sambil menjaga keseimbangan di atas perahu jukung dengan pemandangan hamparan Danau Ranau membuka kegiatan itu.

Kegiatan lain untuk memeriahkan acara itu, antara lain lomba perahu hias, tarik tambang jukung, bakar ikan dan masu (berburu) babi serta berbagai gelar kebudayaan yang biasa dilakukan masyarakat setempat.

"Kegiatan tersebut merupakan salah satu event yang dilakukan dalam mempromosikan keindahan Danau Ranau," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Barat, Ujang Misron.

"Gebyar Pesona Lombok Ranau" menurut dia pula, telah mengenlakan potensi dan keindahan Danau Ranau kepada masyarakat di luar Lampung Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kata Ujang lagi, pihaknya selalu bekerjasama dengan masyarakat setempat yang tergabung dalam wadah Masyarakat Peduli Danau Ranau.

"Untuk kesuksesan kegiatan tersebut, kami selalu bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang tujuannya untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan," ujar ujang.

Wakil Bupati Lampung Barat Makmur Azhari menyatakan pula, apabila Lumbok yang berada di sekitar Danau Ranau sudah menjadi daerah kunjungan wisata, secara otomatis akan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

"Jadikan kegiatan tersebut sebagai momen kebangkitan dunia wisata di Lampung Barat, khususnya di Lumbok Ranau, sehingga akan menjadi lahan usaha baru bagi masyarakat," ujar Makmur mengharapkan.

Sumber: Antara, Selasa, 18 Desember 2012

Thursday, December 13, 2012

LAMPUNG: Tujuh Daerah Rawan Konflik

TANJUNGKARANG PUSAT (Lampost.Co): Saat ini, di Lampung, sedikitnya ada tujuh daerah rawan konflik yang membutuhkan penananganan khusus dari unsur pimpinan kecamatan (uspika). Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, dan Kabupaten Mesuji.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) peningkatan kapasitas peran uspika pada kabupaten rawan konflik, di Hotel Emersia, Kamis (13-12). Hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubenur Lampung M.S. Joko Umar Said, Sekprov Berlian Tihang, Direktur

Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Lampung Mochamad Son'Ani, serta Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Tarmizi Nawawi.

Pada kesempatan itu, Joko Umar Said mengatakan perlunya suatu rumusan strategis dalam mengatasi konflik. Salah satu pendekatannya adalah meningkatkan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat. Caranya, dengan menjalin komunikasi dan bermusyawarah dengan tokoh adat yang ada di masing-masing daerah.

Joko juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di desa, kampung, maupun pekon. "Pekon merupakan basis yang baik sebagai perwakilan aspirasi masyarakat dan paling nyata didengarkan," kata Joko. U-4

Lampung.co

Abdurrachman Sarbini, Raja Tulangbawang


MENGGALA (Lampung Post): Abdurrachman Sarbini, kemarin, dinobatkan sebagai ketua umum Megou Pak Tulangbawang, sekaligus sebagai Raja Tulangbawang.

Menurut ketua panitia dan tokoh adat Megou Pak, Bandarsyah, dari hasil rapat Marga Buibulan, Marga Tanggamoaan, Marga Buiaji, dan Marga Suwayumpu, disepakati menobatkan Abdurrachman Sarbini sebagai ketua umum Megou Pak sekaligus sebagai Raja Tulangbawang.

Bandarsyah mengatakan kekuasaan ketua umum Megou Pak mencakup Kabupaten Tulangbawang, Mesuji, dan Tulangbawang Barat. "Kami berharap di pundak beliau Megou Pak akan lebih maju dan berkembang," ujar dia.

Kepada Lampung Post, Abdurrachman Sarbini mengatakan kesiapannya memajukan organisasi Megou Pak Tulangbawang, dengan terlebih dahulu membenahi kepengurusan.

Dia akan membesarkan Megou Pak dengan harapan semua pihak bisa terayomi. "Megou Pak akan terus berjuang mempertahankan hak-haknya, seperti soal sengketa tanah sudah merupakan harga mati untuk diperjuangakan sampai titik darah terakhir," ujar dia.

Mance, panggiran akrab Abdurrachman Sarbini, menambahkan setelah serah terima jabatan sebagai Bupati Tulangbawang, ia akan melaksanakan amanah yang diberikan empat marga. Tidak kalah penting mengurus cucu serta mengurusi PAN Lampung sampai ke desa-desa.

"Saya akan pandai-pandai membagi waktu, kapan bersama adat Megou Pak dan kapan saya bersama partai, dan kapan kumpul keluarga dan cucu-cucu," kata Mance. (UNA/D-1)

Sumber: Lampung Post, Jumat, 7 Desember 2012

Rinda Mulyani, Wartawan Kebudayaan Terbaik Nasional



RAJABASA (Lampost): Rinda Mulyani dari harian Lampung Post berada pada peringkat pertama pada pendidikan Sekolah Jurnalis Kebudayaan (SJK) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Sementara Adhitia Armitrianto, wartawan Suara Merdeka di posisi kedua, dan Sukmono Fadjar Turido, mantan wartawan Gatra yang sekarang bekerja di staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di posisi ketiga. Secara simbolis, sertifikat diberikan oleh Direktur Sekolah Jurnalis Kebudayaan Yusuf Susilo Hartono, Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Gatot Gautama, dan Encub Soebekti dari PWI Pusat.

Sekolah ini meliputi penilaian tes tertulis, pretest, post test, pada setiap sesi materi. Juga dilakukan penilaian penulisan feature dan kritik seni dari hasil liputan pameran seni rupa di Art:1, teater di Bentara Budaya, serta kunjungan ke studio Lembaga Sensor Film Jakarta.

Yusuf Susilo Hartono berkali-kali menegaskan tugas wartawan tidak ringan. Jika wartawan menulis tentang sesuatu yang salah, akan menjadi sejarah sepanjang masa dan hanya akan hilang jika kiamat datang.

"Ingat, gunakan napas kita untuk menulis sesuatu yang baik. Saya berharap setelah lulus dari SJK ini, teman-teman semua mampu menulis secara berkedalaman," kata dia.

Sekolah Jurnalis Kebudayaan (SJK) 2012 sendiri telah meluluskan 24 orang pada angkatan pertama. SJK diikuti 24 peserta yang berasal dari wartawan daerah dan staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuh belas wartawan yang mengikuti pelatihan ini berasal dari beragam media, di antaranya Lampung Post, Suara Merdeka (Jakarta), Pikiran Rakyat (Cirebon), Bernas Jogja, Antaranews.com (Jakarta), Harian Waspada (Aceh), Analisa Medan, Padang Ekspress, Palangka Post, Harian Pagi Fajar (Makasar), Lombok Post, dan majalah Teras.

SJK digelar selama enam hari, mulai Senin (3-12) sampai Sabtu (8-12. PWI Pusat bersama Kemendikbud bekerja sama melaksanakan SJK ini sesuai dengan yang digagas dalam temu redaktur kebudayaan se-Indonesia awal Oktober lalu.

Pengajar dan pamong SJK tingkat dasar ini adalah mereka yang selama ini telah teruji pengetahuan dan dedikasinya di bidang jurnalistik dan kebudayaan. Seperti Edi Sedyawati, Romo Mudji Sutrisno, dan Sal Murgiyanto.

Selain itu, Asmujo Jono Irianto, Junus Satrio, Bambang Rudito, Wahyu Wibowo, dan Bre Redana. kemudian, Arbain Rambey, Efix Mulyadi, Willy Hangguman, Wina Armada, Hendry C.H. Bangun, Marah Sakti Siregar, T.D. Asmadi, dan Yusuf Susilo Hartono. (VER/K-2)

Sumber: Lampung Post, Selasa, 11 Desember 2012

Masyarakat Adat Restui Mukhlis-Makmur



LIWA (Lampost): Masyarakat adat merestui pasangan Mukhlis Basri-Makmur Azhari untuk memimpin Lampung Barat selama lima tahun ke depan.

Mukhlis Basri dan Makmur Azhari diberangkatkan secara adat dari Lamban Dalom (Istana) Kepaksian Pernong Kerajaan Sekala Brak di Pekon Balak, Kecamatan Batubrak, menuju tempat pelantikan di gedung DPRD Lambar, Liwa, yang berjarak sekitar 10 kilometer, Senin (10-12).

Penglepasan Mukhlis-Makmur dipimpin Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Kepaksian Pernong Brigjen (Pol.) Ike Edwin serta para saibatin dari Kepaksian Lapah Diway, Kepaksian Belunguh, dan Kepaksian Nyerupa. Prosesi adat pemberangkatan ini secara simbolis menunjukkan restu dan dukungan dari masyarakat adat Paksi Sekala Brak tersebut kepada Mukhlis-Makmur.

Pelantikan dihadiri Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, para pejabat TNI, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Kaur, Bengkulu, Hermen Malik.

Ike Edwin mengatakan keberangkatan bupati dan wakil bupati dari Lamban Dalom menandakan Lambar sebagai negeri para saibatin yang menjunjung tinggi adat istiadat sehingga seorang bupati pun diberangkatkan dari rumah adat dan didampingi para tokoh adat. "Makna keberangkatan dari Lamban Dalom supaya siapa pun bupatinya harus mengayomi adat karena adat adalah bagian dari peradaban," kata dia.

Setiba di Liwa, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas nama Menteri Dalam Negeri. Mukhlis-Makmur dilantik sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Lambar periode 2012?2017 berdasarkan SK Mendagri No: 131.18-825 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Barat dan SK Mendagri No: 132.18-826 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Barat.

Kepentingan Umum

Dalam sambutannya, Sjachroedin mengatakan terpilihnya seorang pemimpin daerah tidak terlepas dari kehendak Tuhan melalui masyarakat sehingga dalam menjalankan pemerintahan seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum.

Menurut Gubernur, selama beberapa tahun terakhir Pemprov berjuang memajukan daerah, termasuk Lambar. Salah satunya dengan mempercepat pengoperasian Bandara Seray di pesisir sebagai bandara perintis. Fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk membuka isolasi daerah apabila terjadi bencana alam.

"Pemprov juga mendukung pembukaan jalan Lumbok?Krui, pengaspalan jalan Suoh?Batubrak, dan beberapa pembangunan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Mukhlis Basri mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Lambar yang memberikan kepercayaan dan mengantarkan dirinya bersama Makmur Azhari untuk memimpin Lambar lima tahun ke depan. "Kami akan melanjutkan program prorakyat," kata Mukhlis. (CK-1/CK-3/LEH/R-4)

Sumber: Lampung Post, Selasa, 11 Desember 2012