Lampung akan Terus Bangun Kota Baru

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan mengagalkan proyek pembangunan kota baru dikarenakan kedepan proyek besar ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak dari pembangunan ada yang pro dan kontra untuk itu pemerintah mengharapkan jangan sampai ada oknum dari luar yang ikut memperkeruh pembangunan tersebut.
Gabungan Petani Lampung (GPL) Lampung Selatan dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lampung Selatan mengharapkan partai politik yang ada di Lampung agar bersikap tegas guna menolak pembangunan Kota Baru Jatiagung. Sejumlah elemen LSM ini melaksanakan demo di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Senin (18/7) dengan diawasi petugas polisi.
Kedua elemen LSM ini meminta agar untuk menghentikan pembangunan kota baru dan meminta DPRD Provinsi Lampung membentuk pansus guna mengawasi pembangunan kota baru serta mereka meminta agar lahan seluas 950 hektare tidak digusur serta dibangun tanpa ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan RI.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP., ditemui di Mahan Agung, Senin (18/7) mengatakan, dalam pembanguan pasti ada pro dan kontra. Akan tetapi dapat dilihat konteks dari pembangunan tersebut. Pembangunan ini merupakan kepentingan rakyat maka pemerintah akan tetap dan terus melaksanakannya.
“Dapat dilihat dalam melakukan aksi demo ditemui masyarakat yang melakukan aksi bukan penduduk setempat akan tetapi oknum dari daerah lain guna memperkeruh keadaan,” ujarnya kemarin.
Odien menambahkan, jika di lapangan menemui kendala semacam ini ada oknum luar yang turut campur maka pelaksanaan pembangunan kota baru tetap akan diteruskan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dikarenakan dampak yang dirasakan kedepan adalah untuk rakyat.
“Lokasi kota baru masih di tempat semula dan proses pembangun masih terus berlangsung. Yang mana Menteri Kehutanan telah setuju dan PTPN VII sendiri sudah setuju pula,” tambahnya.
Orang nomor satu di Lampung ini menjelaskan, negara kita adalah negara yang menjunjung hukum. Dan pembangunan ini merupakan guna kepentingan besar. Apapun yang mencakup kepentingan guna masyarakat banyak maka pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung. “Pembangunan ini tidak akan berhenti karena berbagai pihak sudah mensetujui,” jelasnya. (dra)