Lampung-Surakarta Kerja Sama Budaya

Adat Istiadat Ragam lampost : Senin, 27 Juni 2011
SOLO (Lampost): Lampung dan Keraton Surakarta menjajaki kerja sama pertukaran budaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat istiadat sehingga tidak punah dirampas oleh zaman.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan Ketua Lembaga Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari dalam Pertukaran Budaya Lampung dan Surakarta di Keraton Surakarta, Solo, Minggu (26-6).

Sebelum acara tersebut, Keraton Surakarta menganugerahkan gelar keraton kepada Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dengan panggilan Kanjeng Raden Ario (KRA) Rycko Menoza Noto Adinegoro di Bangsal Sumorokoto (Tempat yang Menyenangkan).

Menurut Sjachroedin, jika tidak dilestarikan budaya, nilai luhur itu akan hilang. Surakarta mempunyai istana yang megah dan sudah berdiri ratusan tahun lalu. Ini adalah aset budaya.

"Kerja sama pertukaran budaya ini juga untuk merajut kebhinnekaan dan menjaga persatuan Nusantara. Lampung yang penduduknya beragam dari berbagai daerah, antara lain dari Jawa, sangat berkepentingan melestarikan adat istiadat. Untuk itu, Lampung yang kini banyak kedatuan dihimpun melalui Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL)," kata Sjachroedin.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga ingin membantu membesarkan dan melestarikan Keraton Surakarta. "Peninggalan sejarah ini terasa terpinggirkan. Jika tidak dibantu, akan punah," kata Sjachroedin yang menawarkan keluarga besar Paku Buwono XIII untuk bersilaturahmi ke Lampung.

Hal senada juga ditegaskan G.K.R. Wandansari. "Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari peran kerajaan. Sedikitnya 250 kerajaan termasuk Surakarta di Nusantara bersatu mendirikan negara Indonesia. Dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tujuh dari sembilan orang panitia BPUPKI berasal dari Surakarta yang diutus oleh Paku Buwono," kata Wandansari.

Namun, dia mengakui akhir-akhir ini banyak hak-hak adat istiadat dirampas oleh Pemerintah Pusat. Tersirat bagaimana pemerintah dan Keraton Yogyakarta memperdebatkan perlu tidaknya gubernur Yogyakarta ditetapkan atau dipilih rakyat.

Dalam pertemuan raja-raja di Nusantara, seperti di Bandung, Palembang, dan Makassar, pemerintah diingatkan agar tidak merampas hak-hak adat istiadat tersebut, juga pemerintah agar ikut membantu melestarikan aset-aset sejarah.

Hadir dalam acara pertukaran budaya itu, Sekprov Lampung Berlian Tihang, anggota DPD Aryodhia Febriansya S.Z.P., Asisten IV Setprov Adeham, anggota DPRD Lampung Syarifah Widianti, pengurus MPAL, pejabat di lingkungan Pemprov dan Lampung Selatan. (IKZ/U-3)