Lampung-Surakarta Kerja Sama Budaya

Adat Istiadat Ragam lampost : Senin, 27 Juni 2011
SOLO (Lampost): Lampung dan Keraton Surakarta menjajaki kerja sama pertukaran budaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat istiadat sehingga tidak punah dirampas oleh zaman.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan Ketua Lembaga Adat Keraton Surakarta Hadiningrat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari dalam Pertukaran Budaya Lampung dan Surakarta di Keraton Surakarta, Solo, Minggu (26-6).

Sebelum acara tersebut, Keraton Surakarta menganugerahkan gelar keraton kepada Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dengan panggilan Kanjeng Raden Ario (KRA) Rycko Menoza Noto Adinegoro di Bangsal Sumorokoto (Tempat yang Menyenangkan).

Menurut Sjachroedin, jika tidak dilestarikan budaya, nilai luhur itu akan hilang. Surakarta mempunyai istana yang megah dan sudah berdiri ratusan tahun lalu. Ini adalah aset budaya.

"Kerja sama pertukaran budaya ini juga untuk merajut kebhinnekaan dan menjaga persatuan Nusantara. Lampung yang penduduknya beragam dari berbagai daerah, antara lain dari Jawa, sangat berkepentingan melestarikan adat istiadat. Untuk itu, Lampung yang kini banyak kedatuan dihimpun melalui Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL)," kata Sjachroedin.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga ingin membantu membesarkan dan melestarikan Keraton Surakarta. "Peninggalan sejarah ini terasa terpinggirkan. Jika tidak dibantu, akan punah," kata Sjachroedin yang menawarkan keluarga besar Paku Buwono XIII untuk bersilaturahmi ke Lampung.

Hal senada juga ditegaskan G.K.R. Wandansari. "Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari peran kerajaan. Sedikitnya 250 kerajaan termasuk Surakarta di Nusantara bersatu mendirikan negara Indonesia. Dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tujuh dari sembilan orang panitia BPUPKI berasal dari Surakarta yang diutus oleh Paku Buwono," kata Wandansari.

Namun, dia mengakui akhir-akhir ini banyak hak-hak adat istiadat dirampas oleh Pemerintah Pusat. Tersirat bagaimana pemerintah dan Keraton Yogyakarta memperdebatkan perlu tidaknya gubernur Yogyakarta ditetapkan atau dipilih rakyat.

Dalam pertemuan raja-raja di Nusantara, seperti di Bandung, Palembang, dan Makassar, pemerintah diingatkan agar tidak merampas hak-hak adat istiadat tersebut, juga pemerintah agar ikut membantu melestarikan aset-aset sejarah.

Hadir dalam acara pertukaran budaya itu, Sekprov Lampung Berlian Tihang, anggota DPD Aryodhia Febriansya S.Z.P., Asisten IV Setprov Adeham, anggota DPRD Lampung Syarifah Widianti, pengurus MPAL, pejabat di lingkungan Pemprov dan Lampung Selatan. (IKZ/U-3)

Jalan Penghubung Antarkecamatan Rusak

Ilustrasi


Infra Struktur Ruwa Jurai Lampost : Senin, 27 Juni 2011
KATIBUNG (Lampost): Jalan penghubung Kecamatan Katibung—Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, sepanjang 6 km kondisinya rusak parah.

Pantauan Lampung Post permukaan aspal prasarana perhubungan yang cukup vital bagi warga dua kecamatan itu banyak yang hilang berganti batu atau tanah.

Menurut keterangan warga yang ditemui Lampung Post saat melintas, jalan itu merupakan urat nadi warga dua kecamatan, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian.

"Baik warga Katibung maupun warga Candipuro mayoritas petani dan pekebun, seperti jagung, kelapa sawit, dan kakao. Jika panen, untuk mengangkutnya pasti melalui jalan itu," kata Surip, warga setempat.

Namun, dengan kerusakan jalan itu, mau tidak mau ongkos angkut menjadi meningkat. Sementara, untuk melalui jalan lain, selain jauh, jalannya juga tidak lebih baik.

"Saat ini sekalipun jalan sudah memprihatinkan, masih bisa dilalui kendaraan berbagai jenis, termasuk truk. Namun, kalau terus dibiarkan, kerusakan bertambah parah dan petani merugi," kata Lumri, warga lainnya.

Kerusakan serupa juga terjadi di ruas jalan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Katibung, Way Sulan, dan Candipuro.

Yaitu, jalan dari Dusun Campangkanan, Desa Tanjungan, sampai Desa Sumberagung, Kecamatan Way Sulan, sepanjang lebih kurang 15 km. "Kami yang mayoritas petani sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaikinya," kata dia. (USD/D-3)

Pengendara Khawatirkan Munculnya Gajah di Jalan

gambar ilustrasi

Satwa liar Ruwa Jurai Lampost : Senin, 27 Juni 2011

LIWA (Lampost/Ant): Pengendara yang melintas di jalur lintas barat (jalinbar) Kabupaten Lampung Barat mengaku terusik dengan munculnya gajah liar.

"Ada dua ekor gajah yang menampakkan diri di jalan nasional ini, keberadaannya sangat mengejutkan kami. Bahkan, kemunculannya yang secara tiba-tiba hampir saja membuat kami panik dan celaka," kata Arianto (37), pengendara yang berasal dari Bengkulu, Minggu (26-6).

Dia juga mengatakan hewan besar itu keluar dari hutan sekitar pukul 23.21, dan berada di sisi jalan negara tersebut. Menurut Arianto, meskipun tidak mengganggu, keberadaan hewan besar berbelalai itu membuat takut.

"Dalam keadaan seperti ini, jelas kami takut dan keselamatan kami menjadi terancam. Dikhawatirkan gajah itu mengamuk dan menghancurkan kendaraan kami," ujarnya.

Arianto juga menjelaskan kalau jalinbar kerap dilalui gajah sehingga perlu kewaspadaan saat melintas, terutama di lokasi hutan kawasan.

Pengendara lain, Sukir (40), mengatakan dua ekor gajah yang turun ke jalan hanya menampakkan diri tanpa mengganggu kendaraan yang melintas. "Saat saya dan kendaraan lain melintas di kawasan hutan yang berada di Kecamatan Bengkunat, hewan itu hendak menyeberang. Tapi, kedua gajah itu tidak melakukannya karena terkejut dengan keberadaan kami," kata dia.

Sukir menuturkan sejumlah kendaraan yang ada di lokasi membunyikan klakson kendaraan agar hewan tersebut menyingkir. Setelah itu, kemunculan gajah itu hanya berlangsung beberapa menit.

"Saat melintasi jalur lintas barat yang berada di kawasan hutan, kami pasti takut. Sebab, jalan negara ini berada di jantung hutan kawasan, dan beberapa titik memang menjadi tempat perlintasan satwa."

Diberitakan sebelumnya, sekitar 25 ekor gajah berada di area perkampungan warga Kecamatan Bengkunat Belimbing. Diduga, dua ekor gajah termasuk kawanan satwa yang masih dalam pengawasan petugas. (D-3)

Warga Mesuji Keluhkan Listrik Sering Byarpet

Pelayanan Publik Ruwa Jurai Lampost : Senin, 27 Juni 2011

MESUJI (Lampost): Warga Kabupaten Mesuji mengeluhkan pelayanan PLN yang sudah sepekan terakhir aliran lisriknya byarpet. Selain itu, pada jam tertentu arus listrik mengalami penurunan daya.

Seperti di Kampung Simpangpematang, sebagai pusat bisnis Kabupaten Mesuji, kondisinya lebih memprihatinkan. Dari pukul 17.00 hingga pukul 22.00, arus listrik yang masuk ke rumah-rumah warga mengalami penurunan daya. Hal itu mengakibatkan lampu redup dan peralatan lain yang menggunakan listrik tak dapat digunakan.

Kepala Kampung Simpangpematang Parimin mengatakan kondisi ini terjadi sejak dimulainya pemasangan baru pelanggan. "Ya, sekitar dua bulan lalu mulai arus listrik tidak normal. Jika ini terus berlangsung, banyak warga kami yang dirugikan," kata dia, Minggu (26-6).

Sebab, warga Simpangpematang menggunakan listrik untuk mendukung pekerjaannya. "Warga kami banyak menggantungkan usahanya dengan keberadaan listrik. Apalagi, di sini (Simpangpematang) sebagai pasar terbesar di Kabupaten Mesuji, jadi memang sangat butuh listrik," ujarnya.

Dengan kondisi seperti saat ini, Parimin meminta kepada pihak PLN agar bisa memperbaiki arus listrik yang mengalir ke Kabupaten Mesuji, terutama ke Simpangpematang.

"Coba bayangkan jika ini berlangsung lama, berapa banyak kerugian yang diderita warga. Baik dengan kerusakan alat maupun tersendatnya roda ekonomi. Sebab, alat pendukung pekerjaannya terpaksa dihentikan karena listrik byarpet," kata dia.

Bahkan, kata Parimin, kondisi itu diperparah dengan tidak beraturannya masyarakat yang memasang jaringan listrik. "Saya lihat di sini, PLN asal pasang. Sudah tahu gardunya tidak cukup, masih saja diterima pemasangan baru.” (UAN/D-3)

Presiden SBY Mendorong Pembangunan Pedesaan

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian tinggi atas pembangunan pedesaan yang bersifat inklusif. Perhatian kepada desa ini tidak hanya diberikan pada periode 2010 – 2014 ini saja, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu.

“Sejak 2004 lalu, kita diwariskan oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai dalam keterangannya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin 20 Juni 2011.

Menurut Velix, secara khusus ada lima warisan permasalahan yang dihadapi Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan; rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat pedesaan, sebagaimana tampak dari tingkat pendidikan dan ketrampilan yang terbatas; terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas; rendahnya akses terhadap permodalan; dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana.

Mensikapi kondisi seperti ini, kata dia, dalam konteks kerangka perencanaan atau policy planning, Presiden SBY telah menetapkan pembangunan pedesaan secara khusus dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2009, dilanjutkan dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014.

Untuk menguatkan komitmen tersebut, pembangunan pedesaan ditegaskan kembali di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025. “Dalam konteks jangka panjang, pembangunaan pedesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi,” tutur Velix.

Velix melanjutkan, dari sisi program nasional, Presiden SBY mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

Selain itu, Presiden SBY mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat, baik yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal.

Velix menuturkan, dari sisi penguatan kelembagaan atau institutional building, Presiden SBY konsisten menterjemahkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda Desa. Presiden juga telah menerbitkan PP No. 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik.

Untuk membangun desa ke depan, kata dia, Presiden SBY menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desa-desa, juga memiliki Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. “Kabupaten/Kota memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional,” ujar Velix.

Velix mengaku untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY berharap agar desa-desa memiliki RPJM Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun.

Ke depan untuk membangun desa, kata dia, pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek Desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Untuk itu, pemerintah konsisten umempercepat pembahasan RUU Desa, dan pemerintah akan menata pembangunan desa secara menyeluruh.”

• VIVAnews

Kemensos Salurkan Rp1,4 Triliun Penanggulangan Kemiskinan

Makassar (ANTARA News) - Kementrian Sosial telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun kepada seluruh kabupaten/kota untuk penanggulangan kemiskinan selama 2011.

Menteri Sosial Salim Segaf saat menyambangi pondok pesantren Darul Istiqamah Maros, Sulsel, Sabtu mengatakan anggaran tersebut terdiri atas dana dekonsentrasi Rp540 miliar, dan perbantuan Rp140 miliar, dan anggaran untuk kelompok usaha bersama (KUBe) Rp430 miliar.

Dengan dana untuk program pengentasan kemiskinan tersebut bersama anggaran di 16 kementrian lainnya ditargetkan mengurangi angka kemiskinan 1,1 juta Kepala Keluarga sampai 2011 dan 3 juta KK sampai 2014.

Salim Segaf mengemukakan pada 2014 pengurangan kemiskinan akan ditekan menjadi 8 persen dari 13,33 persen atau sekitar 31 juta jumlah masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan saat ini.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergerak untuk mencapai itu. Tetapi tidak kalah penting juga semangat dari masyarakat untuk membebaskan diri dari kemiskinan, jangan pasrah," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Salim Segaf juga menyerahkan bantuan KUBe Rp480 juta kepada 22 KUBe kepada tiga daerah masing-masing Kota Makassar Rp140 juta untuk tujuh KUBe, Bantaeng Rp300 juta untuk 15 KUBe, dan Barru Rp40 juta untuk dua KUBe.

Ia menyebut setiap kube tediri atas 10 KK dengan bantuan Rp20 juta.

"Ini adalah program keluarga harapan, agar orang tua tidak mewariskan kemiskinan kepada anaknya, dan diharapkan keberhasilan satu KK menularkan kepada 10 KK disekitarnya," ucapnya.

Salim Segaf mengatakan, semua provinsi di Indonesia terakomodir dalam program ini dengan sasaran kepada 125 ribu KK untuk tahun ini.

Bahkan, kata dia, ada 50 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan tertinggal diberikan program khusus dengan dana yang lebih besar.

"Ada strategi khusus untuk 50 kabupaten/kota termasuk dua kabupaten di Sulsel yakni Jeneponto," ujarnya dan menambahkan daerah tersebut umumnya kabupaten yang baru dimekarkan.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi mengatakan, selain Jeneponto, daerah lain di Sulsel yang masuk perhatian khusus dan Kabupaten Luwu.

"Luwu tetapi itu berdasarkan data Kementrian Kesejahteraan Rakyat, tapi untuk ukuran Dinas Sosial bukan itu," ucapnya.

Sumber : Anatara News.

BNPB: Gali Kearifan Lokal Untuk Peringatkan Bencana

Padang (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengingatan masyarakat di daerah rawan bencana alam agar menggali kearifan lokal untuk dapat dijadikan sebagai peringatan dini saat ancaman bencana gelombang tsunami.

"Penggalian kembali kearifan lokal sangat penting dalam upaya penyelamatan terhadap banyak masyarakat dari hantaman gelombang tsunami. Kebijaksanaan lokal yang dipahami dan diterapkan sejumlah daerah sudah terbukti dalam mengurangi korban jiwa," kata Syamsul Maarif, di Padang, Kamis.

Melihat dari pengalaman, kata Syamsul, di Kabupaten Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memahami dan mempunyai kearifan lokal (Smong), hanya dengan satu kata itu saja masyarakatnya sudah berlarikan menuju daerah aman.

Jadi, sekitar 400 ribu penduduk di kepulauan itu hanya sedikit yang meninggal akibat bencana gelombang tsunami yang terjadi pada 2004 lalu.

Selain itu, kearifan lokal ini dipahami dan diterapkan juga masyarakat Gorontalo, Smolati sama juga. Demikian juga, di Jawa Tengan punya kearifan lokalnya dengan satu kata (Wangon, red).

Jadi, ketika masyarakatnya sudah mendengarkan kata Wangon (warga yang daerahnya berada kawasan pantai sudah berlari ke perkampungan Wangon, red).

Menurut Syamsul, setiap daerah jelas punya kearifan lokal masing-masing, tentu lebih mengatahui masyarakat di daerahnya mana yang tepat satu kata untuk dijadikan peringatan dini dalam penyelamatan warga dari gelombang tsunami.

Justru itu, diingatkan daerah-daerah rawan ancaman bencana untuk menggalinya kembali dan bagi yang belum ada bisa saja dibuat.

Namun, yang terpenting apapun satu kata yang ditetapkan bukan persoalan, asalkan mudah dipahami masyarakat, artinya satu kata tetapi semua masyarakat bisa paham bahwa adalah peringatan untuk lari.

Kepala BNPB meminta kepada berbagai pihak pemanglu kepentingan, agar dalam menginformasikan tentang bencana alam kepada masyarakat di nagari-nagari harus punya seni.

Tujuannya, agar penjelasan yang diberikan pada masyarakat bisa dipahami dan jangan pula berbicara tentang hitungan-hitungan kegempaan yang tak bisa dipahami masyarakat.

"Saya juga menyampaikan kepada generasi muda jangan sampai menunggu bencana dulu baru kita siap. Makanya kesiapsiagan harus terus dikembangkan," katanya.

Menurut dia, bencana akan timbul apabila lemah dalam menghadapinya, sebenarnya bisa dilakukan antisipasi, setidaknya memperkecil jatuhnya korban jiwa.

Makanya, tambah Syamsul, semua pihak dan pemangku kepentingan di daerah harus bersama-sama untuk membangun kesadaran bersama akan ancaman bencana alam.

Kepala BNPB menyampaikan ini dalam Lokakarya dan Gladi Pos Komando menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sumbar, pada 22-24 Juni 2011 di Pangeran Beach Hotel Padang.

Lokakarya itu dihadiri oleh berbagai elemen dari pusat dan sejumlah provinsi, serta pemangku kepentingan di wilayah Sumbar.

(KR-SA)

LPSK Dalami Kasus Bentrok antara Warga dan Aparat

Ruwa Jurai Lampost : Kamis, 23 Juni 2011


GUNUNGBATIN (Lampost): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan pendalaman terhadap para saksi dan korban kasus bentrok aparat dengan warga Gunungbatin di dekat Mapolsek Tulangbawang Udik pada April lalu.

==========

Bentrok itu menewaskan Anton dan beberapa warga lainnya mengalami luka tembak. Untuk pendalaman kasus tersebut, para saksi dan korban dikumpulkan untuk dimintai keterangan di kediaman Suwandi, orang tua Anton, di Kampung Gunungbatin, Terusannunyai, Lampung Tengah, Rabu (22-6).

Selain mendalami kasus Anton, tim LPSK yang beranggotakan lima orang itu juga melakukan pendalaman terhadap kasus penembakan terhadap Sahab di lokasi organ tunggal, di Dusun Sriagung, Gunungmenanti, Tumijajar, yang menjadi pemicu bentrok di dekat Mapolsek.

"Pendalaman terhadap kedua kasus ini atas permohonan yang disampaikan pihak keluarga korban ke LPSK," kata Lili Pintauli Siregar, ketua tim LPSK, didampingi kuasa hukum keluarga Anton.

Lili mengatakan selain mendalami keterangan para saksi dan korban, LPSK juga memintai keterangan pihak keluarga, terutama istri dan orang tua Anton serta istri Sahab.

Bahkan, tim LPSK akan mendalami keterangan warga yang berada di kedua lokasi kejadian, yaitu Dusun Sriagung dan di dekat Mapolsek Tulangbawang Udik. "Dari kedua kasus ini yang menjadi prioritas untuk didalami adalah kasus Anton," ujarnya.

Pendalaman

Untuk saksi dari korban Anton yang dimintai keterangan adalah Sodikin, Romi Sinulingga, Sofian Sinulingga, Heri, Yusuf Iskandar, H. Yasin, Yopi Iskandar, termasuk orang tua dan istri Anton, Suwandi dan Tuti Hartati.

Sedangkan saksi dari korban luka tembak adalah Hadi Kurniawan, Anggi, Udin, dan Yadi. Semua saksi dan korban itu dimintai keterangan seputar kejadian saat bentrok Mapolsek. Sementara untuk saksi yang mengetahui penembakan Sahab adalah Solihin, Sriamargono, Dullah Madi, dan Paryadi.

"Dari semua pendalaman yang kami dapat dari para saksi dan korban serta pihak keluarga, akan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk diparipurnakan dalam rapat anggota LPSK," kata Lili.

Sementara itu, Helmi Hasan, paman Anton, meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus kematian keponakannya. Salah satu upaya pihak keluarga, kata dia, meminta LPSK melakukan pendalaman terhadap kasus agar para saksi dan korban dapat terlindungi. "Sudah dua bulan kasus Anton belum ada kepastian hukum. Kami berharap dengan turunnya tim LPSK ini dapat membantu untuk menuntas kasus ini," kata Helmi.

Dia menyayangkan hasil penyelidikan pihak kepolisian yang menyatakan proyektil yang ditemukan di tubuh Anton tidak cocok dengan senjata yang digunakan aparat saat terjadinya bentrok. "Senjata mana yang diuji mereka. Orang sudah jelas Anton meninggal karena peluru tajam aparat," ujarnya.

Untuk kasus Sahab, kata Helmi, pihak keluarga juga meminta segera dilimpahkan ke pengadilan. Dia menuturkan kasus tersebut kini sedang P19 di kejaksaan. "Kami akan tetap memantau kasus Sahab hingga tuntas. Kami harap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya." (MER/D-3)