Integrasi Megaproyek Lampung

I.B. Ilham Malik Dosen Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung ADA banyak proyek skala besar, selanjutnya kita sebut megaproyek, yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Lampung. Beberapa di antaranya pembangunan jalan tol, kota baru, peningkatan Bandara Radin Inten II, pemindahan Terminal Rajabasa, dan jembatan Selat Sunda (JSS) yang kini sudah diambil alih Pemerintah Pusat. Berikutnya, kereta api antarkabupaten serta kereta api menuju Bakauheni, pemindahan perkantoran Pemprov Lampung, pembangunan jalan by pass baru, jalan lingkar luar kota, jalur kereta api barang, dan sebagainya. Sebagian sudah digadang-gadang ke swasta, ada juga yang belum. Ada yang sudah diproses penganggarannya, tapi ada juga yang sumber anggarannya tidak jelas. Sehingga, keberadaan megaproyek ini, yang diperkirakan menelan angka hingga Rp300 triliun (termasuk pembangunan JSS), keberlanjutannya menjadi tidak begitu jelas. Megaproyek yang digadang-gadang Pemprov dan diperkirakan menjadi titik lompat kemajuan daerah ini perlu didukung semua pihak meskipun ada pro-kontra dan polemiknya. Sebab, bagaimanapun, pro-kontra ini mengingatkan semua pihak yang terkait langsung bahwa gagasan-gagasan itu diperhatikan masyarakat. Bahkan, masyarakat menaruh ekspektasi besar kepada Pemprov untuk dapat merealisasikannya dengan berbagai skema pembiayaan. Apakah dengan cara menggunakan anggaran pemerintah (pusat dan provinsi), ataukah dengan loan melalui Pemerintah Pusat, apakah dengan kerja sama swasta atau diserahkan sepenuhnya kepada swasta. MASYARAKAT tidak peduli sumber dana pembangunannya. Hal terpenting bagi masyarakat apakah megaproyek tersebut terbangun sesuai dengan rencana. Jika tidak, tentu akan membuat kecewa dan akan diekspresikan dengan hujatan dan cemooh yang tidak berkesudahan. Sayangnya, tanda-tanda kegagalan megaproyek sudah mulai tampak. Sudah sekian tahun ini progress pembangunan yang diharapkan sama sekali tidak tercapai. Ada bahkan proyek yang berpolemik akibat cara pembebasan lahannya yang tidak prosedural. Misalnya proyek kota baru yang melenceng dari rencana semula. Lahan ratusan ha untuk kota baru malah akan dipakai untuk membangun kampus Institut Teknologi Sumatera seluas 200 ha—300 ha. Ini menandakan masterplan yang telah disusun matang menjadi tidak berguna. Hal ini juga yang akhirnya menimbulkan keraguan di masyarakat apakah Pemprov mampu membangun megaproyek tersebut. Tentu kita menghargai perubahan. Namun, bukankah setiap perencanaan sudah mempertimbangkan perubahan di masa mendatang? Masterplan megaproyek bagaimanapun harus diupayakan agar tidak berubah karena akan menjadi pedoman investor. Bagaimana investor tertarik membangun kota baru jika kemudian dibangun kampus (meskipun dalam konteks lain sangat penting dan strategis)? Bagaimana investor akan memainkan strategi bisnis mereka? Bukan soal baik atau tidaknya sebuah kampus, melainkan penghormatan atas masterplan perlu diperhatikan. Ketidakhormatan Pemprov atas rencana yang telah disusun tersebut akhirnya membuat arah pembangunan daerah tidak jelas. Sehingga menimbulkan kebingungan, mau ke mana sebenarnya arah pembangunan daerah? Fungsi BUMD Megaproyek yang dirancang Pemprov dan ditunggu masyarakat itu harus dikelola dengan baik. Tidak bisa dibiarkan begitu saja dan dikelola dengan cara seperti sekarang. Bahkan dapat dikatakan rencana megaproyek ini sama sekali tidak disertai manajemen yang baik karena penanganannya terkesan sporadis. Seolah hanya seingatnya Pemprov. Pengelola dan pelaksana langsung megaproyek ini sangatlah diperlukan. Dengan demikian, seluruh tahapannya teratur dan dapat dikelola dengan baik. Mungkin Pemprov tidak perlu mengurus semua itu sendiri. Dan bahkan jangan lagi seperti sekarang yang manajemennya ditangani semua satker (seolah demikian), bahkan ditangani satu atau dua satker (Bappeda dan PU). Sebab, sudah pasti tidak akan tertangani karena lembaga itu lembaga administrasi pemerintahan. PU juga membangun proyek di sana-sini dan terbiasa melaksanakan proyek yang anggarannya sudah tersedia. Sementara megaproyek yang mau dibangun adalah megaproyek yang anggarannya tidak jelas. Ada saja tidak. Siapa yang mau membangunnya saja tidak jelas. Hal inilah yang membuat kita berpandangan bahwa pembangunan megaproyek ini akan sulit ditangani pemerintah karena memang tidak jelas dan bukan bidang mereka. Jika demikian, siapa yang harus melaksanakannya? Sebenarnya perlu lembaga khusus yang sangat kuat. Tapi agar tidak menjadi polemik berpanjangan, mungkin ada baiknya dipertimbangkan agar semua megaproyek tersebut ditangani PT Lampung Jaya Utama (LJU). Terutama untuk proyek-proyek yang yang dapat dibangun swasta atau dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta. Sementara untuk proyek yang sudah jelas, harus dibangun dari anggaran pemerintah dan ditangani langsung oleh pemerintah. Sebagai contoh, untuk proyek jalan tol, kereta api, bandara, pemindahan terminal, kota baru, dan semacamnya. Ini seharusnya ditangani PT LJU. Sementara untuk proyek yang memang harus dibangun menggunakan anggaran pemerintah, seperti jalan lingkar dan jalan bypass diserahkan saja kepada Dinas PU dan Bappeda. Namun, sebelumnya Pemprov harus membuat masterplan megaproyek infrastruktur. Kaitkan semua megaproyek tersebut dalam sebuah dokumen perencanaan megaproyek. Dengan demikian akan terlihat dengan jelas sebenarnya apa yang akan terjadi jika semua megaproyek tersebut terbangun. Dan apa implikasi negatif yang harus diantisipasi sejak sekarang. Adapun dampak positifnya apa yang harus terus di-blow up agar dapat memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat dan semua pihak. Di sinilah peran sentral PT LJU diharapkan menjadi terlihat. Sekian tahun PT LJU beroperasi, akibat ketidakjelasan fungsi dan manajemen perusahaan yang tidak sehat, membuat peran perusahaan BUMD itu menjadi tidak jelas. Dengan tugas yang jelas dan manajemen perusahaan yang andal, masyarakat berharap Pemprov dapat mewujudkan megaproyek yang telah terekspose secara luas. Mudah-mudahan, jika semua tahapan megaprojek ini jelas pelaksanaanya, dapat mendorong dan menyemangati kalangan pelaku usaha jasa konstruksi di Lampung. Sebab, bagaimana pun semua proyek di Lampung sudah selayaknya dilaksanakan pelaku jasa konstruksi lokal.

Khamamik Ajak Lampung Post Bangun Mesuji

BANDAR LAMPUNG (Lampost.com): Bupati Mesuji terpilih Khamamik mengajak Lampung Post untuk bekerja sama dalam membangun Kabupaten Mesuji. Hal tersebut disampaikan Khamamik saat berkunjung ke kantor redaksi Lampung Post, Rabu (11-4) siang. "Saya berharap Lampung Post tetap mengkritik dan mengawasi saya dalam memimpin Mesuji. Kritikan dan saran akan saya terima sebagai cambuk. Lampung Post adalah mitra dalam membangun Kabupaten Mesuji," kata Khamamik yang datang bersama istri, Elviana. Dalam kunjungan itu Khamamik diterima Pemimpin Redaksi Sabam Sinaga dan Pemimpin Perusahaan Priyanto, serta awak redaksi. Menurut Khamamik, persoalan politik di Mesuji telah berakhir karena Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. telah menetapkan jadwal pelantikan bupati-wakil bupati Mesuji pada Jumat (13-4) ini. "Hikmah di balik ini adalah melatih kesabaran," kata Khamamik saat menjawab pertanyaan Sabam Sinaga, atas berlarut-larutnya proses pelantikan. Menjawab pertanyaan itu, Khamamik juga mengatakan proses pilkada di Mesuji bisa menjadi pembelajaran politik. "Untuk jadi presiden itu nggak ada sekolahnya. Jadi gubernur juga nggak ada sekolahnya. Untuk menjadi bupati, juga nggak ada sekolahnya. Jadi ini saya anggap sebagai sekolah," kata Khamamik. Sementara itu Sabam Sinaga mengatakan tugas berat telah menanti bupati dan wakil bupati dalam memimpin Mesuji. "Begitu dilantik tugas berat sudah menghadang. Persolan konflik tanah dan juga kesejahteraan rakyat adalah tugas utama yang harus diselesaikan," kata Sabam. (KIS/L-1)

MESUJI (Bagian 2) Sungai, Urat Nadi Perekonomian

DULU, wilayah Mesuji hanya bisa dijangkau dengan alat transportasi melalui air. Sedangkan melalui darat baru dikenal sejak 1980-an, seiring masuknya transmigran dan mulai diterapkannya kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta dibukanya perusahaan-perusahaan perkebunan. Sejak itulah penduduk asli Mesuji, yang selama itu mendiami kawasan perairan dan pinggir-pinggir sungai, mulai mengenal transportasi darat. Sumber kehidupan warga asli Mesuji juga berubah dari pencari ikan kemudian sebagian menjadi petani. "Dulu, kami ke mana-mana naik perahu. Malah kami sering ke Jakarta pakai perahu untuk jual kayu," kata Mang Otong (53), warga asli Kampung Cambai. Menurut Mang Otong, perjalanan ke Jakarta memakai kapal kayu bermesin diesel membutuhkan waktu sehari semalam. Sungai merupakan urat nadi perekonomian saat itu. Sungai juga yang kini menjadi batas-batas wilayah kecamatan. Dari tujuh kecamatan, semuanya dilalui sungai-sungai yang membentang selebar lebih dari 100 meter. Bahkan perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, juga ditandai dengan sungai. Ada tiga sungai besar yang melintas, yakni Sungai Mesuji, Sungai Buaya, dan Sungai Gebang. Selain itu, ratusan anak-anak sungai yang membelah dan membentuk kontur Mesuji menjadi daratan dan tanah rawa. Warga asli Mesuji sendiri mengaku tidak termasuk ke dalam rumpun suku Lampung maupun rumpun suku Ogan. Dialek Mesuji juga khas, yang sangat berbeda dengan dialek bahasa Lampung maupun Ogan. "Orang Mesuji masuk rumpun Pegagan," kata Zulkarnaen Zubairi, seorang budayawan Lampung. (KRISTIANTO/R-2) Sumber : Lampost 18 Mei 2012

MASYARAKAT MENGADUKAN PEMBAKARAN KANTOR BUPATI MESUJI KE POLISI.

MESUJI (Lampost.Com): Masyarakat Kecamatan Tanjungraya, Kebupaten Mesuji, yang membangun kantor bupati dan sekretariat daerah, sepakat melapor ke Polres Tulangbawang. Pasalnya, kantor yang dibakar Kamis (3-5) itu dibangun atas dana swadaya masyarakat. Hingga Minggu (6-5), belum satu pun pelaku pembakaran kantor bupati terkait dengan pemberhentian Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak, Kamis (3-5), ditangkap. Menurut Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, kepolisian masih meminta keterangan pendemo, yaitu keluarga dan pendukung Ismail Ishak. Polisi memeriksa sedikitnya 15 saksi yang terkait dengan kasus ini, tiga di antaranya warga. Kondisi itu membuat warga sepakat melapor ke Polres Tulangbawang. Pelapor dipimpin Yakub, mantan kepala Kampung Mekarsari yang juga ketua panitia pembangunan rumah dinas camat Tanjungraya yang dijadikan kantor bupati Mesuji. "Kami dulu membangun rumah dinas camat ini lewat dana swadaya masyarakat Tanjungraya Rp70 juta," kata Yakub kemarin. Pelaporan tersebut, menurut Yakub, agar pelaku ditangkap dan diproses secara hukum. "Ini negara hukum. Kalau dibiarkan, mau jadi apa negara ini, apa-apa dibakar kok tidak ada tindakan hukumnya. Kami mau pelaku ditangkap," ujarnya. Pernyataan itu disampaikan Yakub bersama perwakilan tokoh masyarakat dan kepala kampung usai mendatangi lokasi kebakaran kemarin siang. Menurut Purwanto, salah seorang tokoh masyarakat, kantor bupati yang dibakar massa sebelumnya berfungsi sebagai kantor dan rumah dinas kecamatan yang dibangun dengan dana swadaya masyarakat pada 2003. Total kerugian akibat pembakaran tersebut belum dapat dipastikan. Pasalnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Bagian Sekretariat Pemkab yang ruangannya terbakar belum melaporkan kerugian. Sebelumnya, beberapa bagian menaksir kerugian mencapai Rp3 miliar. Bersamaan dengan itu, putra Ismail Ishak yang menjadi anggota DPRD Mesuji dari PDIP Lexi Frenzi kemarin mendatangi Bupati Khamamik. Didampingi dua kerabatnya, Lexi bertemu selama hampir 1,5 jam. Usai pertemuan, Lexi mengatakan ada titik temu soal calon pengganti. "Kami meminta agar calon pengganti itu dari keluarga kami. Tadi disepakati, calon pengganti (usulan, red) dari keluarga kami. Kami akan ajukan dua orang, tetapi akan kami bicarakan dulu dengan keluarga," kata Lexi. Bangun Ulang Pascapembakaran, Khamamik menginstruksikan jajarannya segera membuat rencana pembangunan ulang. Bupati meminta bantuan Pemerintah Provinsi Lampung dan pusat guna perbaikan gedung yang rusak. Menurut Khamamik, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum segera membuat rencana pembangunan. "Harus segera diajukan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan," kata Khamamik. Meskipun berkantor di rumah dinas dan di aula Pemkab yang tidak terbakar, Khamamik menegaskan pelayanan masyarakat harus berjalan. "Saya minta terus data apa saja yang rusak dan hilang," kata dia. (KIS/UAN/U-1) Sumber : Lampung Post Online Minggu 6 Mei 2012

Lampung Kembali Membara, Kantor Bupati Mesuji Dibakar Massa

Lampung Lampung kembali membara. Senin lalu, ribuan orang merobohkan patung kakek bupati Lampung Selatan, hari ini ratusan orang membakar kantor Bupati Mesuji, Lampung. Beberapa ruang kantor bupati dan kantor sekretariat daerah terbakar. Massa adalah pendukung Wakil Bupati Mesuji, Ismail Ishak. Massa dalam beberapa hari memang menginap di sekitar halaman kantor tersebut. Sebelumnya, massa menyegel kantor bupati dengan menggunakan kayu, Senin (30/4/2012). Mereka menolak pemecatan Wakil Bupati Ismail Ishak oleh Mendagri. Mendagri memberhentikan wakil bupati karena menjadi terpidana korupsi dengan masa hukuman 1 tahun. Bupati Mesuji Khamamik, melalui pesan singkat pada detikcom, Kamis (3/5/2012), sangat menyesalkan anarkis tersebut. Dia meminta kepada polisi untuk tegas dan menindak pelaku pembakaran dan perusakan. "Kalau dibiarkan berarti tidak ada wibawa pemerintah," kata dia. Khamamik belum tahu berapa kerugian akibat pembakaran kantornya. Polisi dari Polres Tulangbawang pun langsung diterjunkan untuk mengamankan aksi.(Sumber : Detik News, Kamis 3 Mei 2012)

Infrastruktur, Basis Pelayanan Publik!

INFRASTRUKTUR—jalan, pelabuhan, bendungan dan irigasinya, listrik, serta fasilitas umum vital lannya—merupakan basis pelayanan publik!" ujar Umar. "Itu tak kalah penting dari pelayanan publik kebutuhan administratif warga yang dipenuhi lewat kegiatan sehari-hari kantor pemerintahan di semua tingkat!" "Baik-buruknya semua sendi pelayanan publik itu menjadi komponen penentu indeks pembangunan manusia—IPM, maupun Milennium Development Goals-MDGs!" timpal Amir. "Setiap sendi pelayanan publik sebagai pemenuhan kewajiban negara kepada warganya amat penting, pelaksanaannya menjadi ukuran derajat kemanusiaan suatu bangsa di antara bangsa-bangsa lain! Maka itu, dengan kenyataan IPM Indonesia tahun lalu masih di peringkat 142 dari 187 negara yang diperingkat PBB, atau IPM Provinsi Lampung masih terendah di Sumatera, pembahasan tentang infrastruktur sebagai basis pelayanan publik itu amat relevan!" "Namun relevansi pelayanan publik, terutama infrastruktur, bukan hanya dari segi ekonomi, melainkan dimensi kemanusiaan itu masih kurang mendapat prioritas di kalangan pemerintahan daerah!" tegas Umar. "Itu terlihat dalam porsi APBD yang sumber dana utamanya dari dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur umumnya cenderung selalu minim! Di lapangan, khususnya di jalan provinsi dan jalan kabupaten, tiadanya prioritas itu tecermin pada kerusakan jalan pada ruas-ruas tertentu yang dari waktu ke waktu kian hancur!" "Karena itu, suatu usaha khusus mendapatkan dana ekstra dari pusat untuk menutup kerusakan dengan laju perbaikan yang lebih cepat, menjadi keharusan!" timpal Amir. "Sayangnya peluang menjolok dana untuk itu lewat Banang DPR kini tertutup akibat kasus-kasus yang mencuat! Tak ayal lewat mendatangkan pejabat pusat yang bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan khusus, mungkin salah satu cara yang perlu dicoba!" "Cara itu pernah dicoba warga Provinsi Jambi lewat Seminar Nasional Pembangunan Daerah pada Hari Pers Nasional terakhir!" tegas Umar. "Di forum seminar itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diminta kebijaksanaannya langsung memberikan pilihan, membangun jalan negara yang rusak sepanjang Jambi, atau membangun pelabuhan! Apakah cara serupa bisa ditempuh dalam seminar nasional infrastruktur di Lampung hari ini untuk jalan provinsi dan kabupaten?" "Tokoh Lampung, yang tinggi rasa harga dirinya, takkan mampu mengucapkan permintaan seperti itu!" timpal Amir. "Itu penyebab proyek-proyek besar tak cukup ramai turun ke Lampung!" *** Sumber : Lampost 03 May 2012

Perobohan Patung ZAP Dalam Foto

Ketika patung itu diresmikan oleh Gubernur Lampung.

Patung ZAP Berdiri Gagah

Pendemo menolak patung ZAP

Patung itu didemo dan dirusakkan

Para pendemo semakin ramai dan semakin bersemangat.

Seperti rakyat Iraq merobohkan patung Saddam Husain.

Pendemo berhasil merobohkan patung ZAP.

Patung ZAP Dirobohkan Karena Miskomunikasi

Rabu, 02 Mei 2012 , 03:48: LAMPUNG - Perobohan patunG Zainal Abidin Pagaralam harusnya disikapi semua pihak dengan bijak dan mengambil hikmahnya. Jangan sampai kemudian menyeret pada peta konflik yang justru akan membuat masyarakat menjadi korban. Hal itu ditegaskan pengamat hukum Dr. Ery Setyanegara, S.E., S.H., M.H. kepada Radar Lampung (JPNN Group), Selasa (1/5). ’’Terjadinya kasus anarkisme ini kalau saya melihat karena adanya sumbatan komunikasi politik. Di mana, di satu sisi, patung ini penting sebagai monumen sejarah di mana Z.A. Pagaralam adalah salah satu tokoh yang tak bisa dipungkiri punya andil dalam pemisahan Lampung dan Sumbagsel dalam arti berdirinya Provinsi Lampung. Jadi secara esensi, patung tersebut sudah benar. Namun, pengomunikasiannya yang tersumbat,” katanya. Ery menambahkan, yang terjadi kemudian adalah mengapa pembangunan patung menggunakan dana APBD, di saat rakyat dalam kondisi sulit. ’’Tetapi, merusak dan menghancurkan patung yang dibiayai uang rakyat juga tak menyelesaikan masalah. Sama seperti dengan merusak kantor pemerintah dan DPRD yang dibiayai oleh dana rakyat, dan pada akhirnya juga akan diperbaiki menggunakan dana rakyat,” ungkap pengacara ini. Ia menambahkan, kasus ini bernuansa politik, termasuk kemungkinan adanya provokator. Namun siapa sesungguhnya sang provokator, menurut Ery, yang tahu adalah si provokator dan gubernur. ’’Pasca terjadinya kasus ini, maka selayaknya kita sebagai masyarakat Lampung untuk mengambil hikmah sebagai sebuah upaya introspeksi. Masyarakat Lampung jangan sampai terprovokasi dan kemudian terlibat dalam konflik,” imbaunya. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri menyatakan, aksi perusakan monumen Zainal Abidin Pagaralam tidak serta-merta dijadikan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, tak semua persoalan yang ada di daerah harus di-cover pihaknya. Mengingat telah diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Gamawan meminta gubernur melakukan evaluasi alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sementara menyangkut proses pendirian patung, itu sudah urusan daerah. ’’Ketika kita melaksanakan otonomi, semua bersepakat untuk urusan otonomi kembali ke daerah masing-masing. Maka ketika pusat mengevaluasi APBD tidak menyangkut substansi, karena itu kewenangan darerah. Yang kita evaluasi yang bersifat formal, reguler,” terang Gamawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Menurut dia, insiden perobohan patung tersebut tidak akan terjadi bila masyarakat dilibatkan dalam penyusunan APBD. Dengan melibatkan unsur masyarakat, akan diketahui apa saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan, sehingga anggaran tidak terbuang percuma. ’’Ketika penyusunan anggaran itu harus dikontrol masyarakat. Status APBD itu sifatnya dokumen terbuka. Mestinya kalau dari awal masyarakat tidak setuju (dengan pembangunan patung itu), kan tidak akan masuk dalam APBD. Tidak akan ada aksi pembongkaran itu,” tandasnya. (gus/kyd/c1/ary) Sumber : JPPN

Patung Roboh Gaya Iraq di Lampung Selatan, Pelajaran Penting Untuk Pemda

Lampung kembali membara. Berita menggegerkan nasional terjadi sore hingga malam ini di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tatkala warga Lampung Selatan berbondong-bondong menuju ke gedung DPRD Lampung Selatan, pada siang hari Senin (30/4). Gagal menyampaikan maksud melalui dialog, sebagian warga Lampung selatan yang domotori oleh Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) dan menamakan diri Forum Rakyat Lampung Selatan Bersatu (Forlas Bersatu) diikuti sekitar dua ribuan warga. Unjuk rasa yang awalnya menyampaikan dialog tersebut dan berakhir menjadi anarkis saat ini adalah kelanjutan unjuk rasa yang dimotori oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa yang sama pada 13 dan 20 Maret 2012 lalu. Unjuk rasa kali ini dilakukan lebih massif setelah penantian selama sebulan sebelumnya oleh kelompok warga. Aparat keamanan yang telah berusaha menjaga lokasi dengan melepaskan gas air mata tak mampu membendung warga yang mulai bringas. Warga dan mahasiswa melakukan protes kepada pemerintah daerah Lampung Selatan yang dianggap semena-mena mempergunakan uang rakyat untuk kepentingan yang tidak terlalu signifikan mensejahterakan rakyat, yaitu pembangunan patung Zainal Abidin Pagaralam (ZAP) yaitu mantan Gubernur Lampung periode 1966 - 1973. Patung ZAP yang menelan biaya sebesar Rp.1,7 miliar dan terbuat dari perunggu setinggi 10 meter itu memang berukuran besar untuk sebuah patung di Kabupaten. Menurut beberapa informasi ketinggian patung ZAP itu bahkan melebihi patung pahlawan nasional, Jendral Soedirman yang hanya setinggi 8 meter di Jalan Sudirman, Jakarta. Tapi tentu bukan karena persoalan melebihi tau tidak boleh patung lainnya dalam masalah ini. Seperti dalam jejak peristiwa yang disebutkan di atas ternyata persoalan membangun patung ZAP ini menurut masyarakat terkesan berlebihan. Indikatornya adalah patung ZAP tersebut dinilai warga bukan saja karena menghabiskan anggaran yang besar untuk tujuan yang kontra produktif dengan kesejahteraan rakyat tapi juga sebuah bentuk pernyataan sikap anti feodalisme, dimana beberapa warga melihat supremasi klan (keluarga) ZAP mulai mendominasi di beberapa sektor dan jenjang pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten bahkan sampai kecamatan. Selain itu, beberapa catatan ZAP tentang reputasi dalam karier dari masa ke masa ternyata memang salah satu sesepuh dan pendiri kabupaten Lampung Selatan dan sangat dikenal di provinsi Lampung. Beberapa catatan tentang beliau yang telah meninggal pada tahun adalah sebagai berikut : Zainal Abidin Pagar Alam, kelahiran Tanjungkarang, Bandar Lampung, 29 Februari 1916. Meninggal di Tanjungkarang, Lampung, 6 September 1989, dalam usia 73 tahun. Meninggalkan 9 orang anak, salah satunya adalah Sjachroedin ZP yang merupakan Gubernur Lampung Saat ini. Salah satu cucunya (anak Gubernur Lampung saat ini (Sjachroedin ZP) kini menjadi Bupati di Kabupaten Lampung Selatan tempat bergolaknya kota Lampung Selatan hari ini, yaitu Bupati Rycko Menoza. Pernah menjabat sebagai Residen, Karesidenan daerah Lampung yang waktu itu merupakan bagian dari kekuasaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pernah menjabat beberapa kali sebagai Bupati di beberapa kabupaten misalnya sebagai Bupati Lampung Utara; Bupati Belitung, Walikota Tanjung Karang dan Teluk Betung (sekarang Bandar Lampung). Salah ssatu pemrakarsa berdirinya Universitas Lampung. Penggerak berdirinya Bandar Udara Radin Inten II Menjadi Gubernur Lampung periode 1966 - 1972. ZAP juga dikenal sebagai penggagas dibangunnya pelabuhan Bekauheni secara lebih modern pada zaman Orde Baru. Entah benar atau tidak catatan dan reputasi di atas, tapi dari berbagai sumber menyatakan hal yang sama yaitu ZAP memang adalah tokoh masyarakat terkenal, sesepuh penting bagi masyarakat Lampung dan termasuk tokoh pembangunan di beberapa Kabupaten di dalam Provinsi Lampung. Meskipun demikian, apakah tindakan warga mirip dengan pola penghancuran patung ZAP seperti proses terjadinya penghancura patung Saddam Husein penguasa “legendaris” Iraq pada April 2003 lalu dibenarkan? Apalagi prosesnya ternyata menyasar tak terkendali hingga merusak beberapa bagian perkantoran yang berlokasi di sekitar Wacana:

Peristiwa robohnya patung ZAP di Lampung mengingatkan kita pada peristiwa yang hampir sama di Iraq, tepatnya pada 9 April 2003 di Firdos Square, Baghdad, Iraq. Beberapa persamaan dan perbedaannya antara lain adalah : Patung Saddam dirobohkan dengan cara ditarik oleh salah satu kendaraan tempur (tank) AS pada 9 April 2003. Sumber gambar : http://wac.450f.edgecastcdn.net/80450F/kfmx.com Saddam Hussein satu sisi dianggap sebagai pencetus kehancuan Iraq namun di sisi lain Saddam telah mampu membuat Iraq menjadi maju dan mandiri. Saddam, sebelum “berseberangan” dengan AS dan sekutunya dianggap masyarakat Iraq sebagai bapak pembangunan. Bedanya, ZAP tidak terkait apapun dengan AS dan sekutunya. Patung Saddam Hussei proses penghancurannya dililitkan kabel dileher patung Saddam kemudian ditarik oleh sebuah kendaraan tempur AS. Bedanya patung ZAP ditarik oleh truk milik warga. Patung Saddam dirobohkan pada hari Rabu 9 April 2003. Patung ZAP juga pada bulan yang sama meskipun beda tanggal dan harinya. Patung Saddam Husen dan ZAP sama-sama terbuat dari perunggu, bedanya adalah patung Saddam setinggi 15 meter dan diapit oleh dua hotel (Sheraton dan Palestine), patung ZAP setinggi 10 meter dan diapit oleh dua jalan protokol saja. Sama seperti patung ZAP, ternyata patung Saddam juga termasuk dalam 10 patung yang paling kontroversial di dunia. Patung yang dibuat khusus untuk merayakan ulang tahun Saddam ke 65 itu menuai banyak kritikan pedas masyarakat pada saat itu. (Sumber : http://justkardoman.wordpress.com/). Lantas mengapa warga seperti tidak memerlukan reputasi itu lagi saat ini? Apakah warga tak perlu lagi memaknai artinya jasa para leluhur meskipun belum tentu pahlawan? Ataukah karena memang warga terobsesi dengan peristiwa yang sama di Iraq beberapa tahun yang silam? Apakah pemerintah daerah dimanapun kini mendapat pelajaran berharga dari Lampung Selatan tentang bagaimana mengelola dan mengolah dana rakyat dengan lebih bijaksana? Hanyalah waktu saja yang menentukan. Harapan kita tentu hanya satu saja, yaitu tindakan anarkis bukanlah cara-cara yang tepat dalam menyalurkan aspirasi, bukan? Karena semua warga mempunyai kekuatan dan hak yang sama. Dikuatirkan pola-pola seperti itu akan dapat memicu pergesekan horizontal jika ini terus terjadi.(Kompasiana)