Gelar dalam Kepaksian Pernong

Fokus Lampost : Minggu, 8 Mei 2011


SUMBER lisan di Kepaksian Pernong dan juga keterangan tertulis serbaringkas mengenai gelar kebangsawanan dan gelar dalam fungsi adat telah diuraikan Sai Batin, pucuk pimpinan adat Paksi Pak Skala Brak.

Dalam adat Paksi Pak Buay Pernong, ada beberapa tingkatan gelar atau adok. Seluruh adok adalah mutlak anugerah dari Sai Batin. Anugerah diberikan atas dasar keturunan (nasab-silsilah) maupun karena jasa besarnya kepada Sai Batin atau Kepaksian Pernong.

Dalam adat Paksi Buay Pernong, gelar adat dalam berbagai tingkatan tidak “diperjualbelikan” melalui cara dan dengan alasan apa pun. Kalaupun ada gelar yang dianugerahkan, merupakan mutlak hak prerogatif Sai Batin.

Meskipun demikian, sebenarnya Sai Batin mengambil keputusan bukan tanpa dasar dan menutup diri dari aspirasi bawah. Para kepala Jukku berkewajiban menyusun akkat tindih (tingkatan) status anak buah yang akan diberi gelar. Akkat tindih itu kemudian dimusyawarahkan dengan raja-raja Kappung Batin. Pengusulan pakkal ni adok ini harus menimbang gelar dari ayahnya (lulus kawai); cakak adok (naik tingkatan gelar) dan adanya pemekaran Jukkuan.

Hasil musyawarah diserahkan kepada Sai Batin melalui Pemapah Dalom/Pemapah Paksi untuk dimintakan persetujuan.

Apa pun keputusan Sai Batin itulah yang harus diterima.

Dalam adat Kepaksian Pernong, gelar terdiri dari dua atau lebih suku kata yang berpedoman pada Pakkal Ni Adok dan pada Uccuk Ni Adok. Pakkal (pangkal) dari gelar merupakan kata inti dari gelar yang menunjukkan status atau tingkat kedudukan seseorang dalam Tatanan Adat Kepaksian Pernong.

Contohnya, gelar-gelar: Raja, Batin, Radin dan seterusnya. Sedangkan Uccuk (ujung) dari gelar menunjukkan identitas keturunan atau Jukkuan yang bersangkutan. Misalnya: Raja Batin II, artinya berasal dari Jukkuan Lamban Bandung.

Gelar Sultan hanya untuk Sai Batin. Melekat pula pada gelar Sultan adalah Pangeran dan Dalom. Permaisuri Sai Batin bergelar Ratu. Dalam stratifikasi gelar yang berkait dengan jabatan (struktur) adat dalam masyarakat berturut-turut: Sultan --> Raja --> Batin --> Radin --> Minak --> Kimas --> Mas.

Gelar tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan yang bersangkutan dalam strata kehidupan masyarakat adat Paksi Buay Pernong. Gelar dapat memperlihatkan kedudukannya dalam masyarakat adat di mana ia tinggal. Seorang bergelar Raja, dia mempunyai anak buah yang tertata dalam suatu kelompok masyarakat adat yang disebut Jukku. Raja membawahkan beberapa Batin, Radin, Minak, Kimas, Mas, dan seterusnya. Pada jalur perempuan, gelar itu setelah Ratu, adalah Batin-Radin-Minak-Mas-Itton.

Hanya, ada sedikit perbedaan gelar Raja dan gelar-gelar lain yang diberikan kepada keluarga Sai Batin yang tertata dalam Papateh Lamban Gedung, semacam “Sekretariat Negara”. Mereka ini memperoleh gelar karena adanya hubungan darah dengan Sai Batin. Karena itu, tidak membawahkan langsung gelar-gelar di bawahnya. Sultan dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Pemapah Dalom, semacam perdana menteri, yang biasanya diangkat dari salah seorang paman atau adik Sultan. Para Pemapah Dalom/Pemapah Paksi bergelar Raja.

Gelar Raja oleh Sai Batin juga dianugerahkan kepada kepala Jukku, putra kedua Sai Batin, dan menantu tertua laki-laki dari Sai Batin. Kepada menantu perempuan tertua memperoleh gelar Tidak Tudau atau Matudau (anak putri mengikuti suaminya).

Masyarakat adat terkelompok dalam struktur sebagai berikut: Jukku dipimpin kepala Jukku bergelar Raja Sumbai dipimpin kepala Sumbai bergelar Batin Kebu dipimpin kepala Kebu bergelar Radin Lamban (keluarga) dipimpin kepala keluarga atau Ghagah. (BUAYPERNONG.BLOGSPOT.COM/M-1)

Tradisi Skala Brak Mengabdi kepada Masyarakat

Fokus :ampost : Minggu, 8 Mei 2011

MENYUSURI Gedung Dalom sebagai bangunan bersejarah sedikit sulit. Sebab, tidak sembarangan dibuka untuk umum, kecuali pada saat acara upacara adat, termasuk hari besar (Islam).

Untunglah saat Media Indonesia (grup Lampung Post) berkunjung, akhir pekan lalu, Firmansyah, tokoh masyarakat setempat dengan lapang memberi kesempatan untuk memasuki istana bersejarah tersebut.

Sejumlah tombak, dulang emas, dan piring (porselin) asal China masih terpajang rapi di dalam lemari. Hal ini membuktikan Kerajaan Skala Brak telah menerima kebudayaan luar sejak berabad-abad silam.

Menelusuri secara lebih dalam sistem kemasyarakatan setempat, jenjang tertinggi dalam adat adalah saibatin suntan.

Tidak seperti sistem kedudukan pada raja-raja di Jawa yang oligarki, untuk dapat mencapai gelar, kedudukan dan pangkat dalam adat ditentukan berdasarkan banyaknya bawahan atau pengikut dari seseorang.

Kepaksian di Skala Brak memiliki hierarki adat, dari yang tertinggi sampai terendah, meliputi suntan, raja, batin, radin, minak, kemas, dan mas.

"Dalam garis dan peraturan adat tidak terdapat kemungkinan untuk membeli pangkat adat. Ini adalah warisan dari Kerajaan Paksi Skala Brak,” kata Firmansyah.

Ia menjelaskan untuk dapat menaikkan kedudukan seseorang di dalam lingkungan adat cukup sulit. Kepangkatan seseorang dalam adat tidak dapat dinilai dari materi dan kekuatan. Namun, bisa ditentukan oleh asal, akhlak, dan banyaknya pengikut seseorang dalam lingkungan adat.

“Saat syarat terpenuhi, kedudukan seseorang di dalam adat tidak perlu dibeli dengan harta benda. Biasanya dapat dianugerahkan karena seseorang memiliki andil dalam masyarakat.”

Kesempatan untuk menaikkan kedudukan seseorang di dalam adat biasanya dilaksanakan pada acara nayuh (pernikahan), sunatan, dan lainnya. Pengumuman untuk kenaikan pangkat ini dilaksanakan dengan upacara yang lazim menurut adat di antara khalayak dengan penuh khidmat.

Biasanya warga memainkan canang disertai bahasa perwatin, sebuah bahasa yang halus dan memiliki arti yang dalam.(IWA/MI/M-1)

Menonton Lampung dari Tribune Utama

SITI NURBAYA
Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia


Profil Lampost : Minggu, 8 Mei 2011
SITI NURBAYA
LAMPUNG sebagai daerah dengan potensi yang besar dan posisi strategis masih kurang maksimal menghela pembangunan agar lebih maju dari sekarang. Konflik dan berbagai intrik dalam tubuh politik dan pemerintahan membuat akselerasi tidak tercapai.

-----

Saat suatu permainan olahraga dimainkan, pihak yang paling banyak memberi komentar adalah penonton. Berbagai reaksi muncul dari penonton atas apa yang dimainkan oleh para atlet di lapangan. Ada pujian, ada yang menyayangkan, bahkan ada caci maki hingga ekspresi kekesalan dengan aksi merangsek ke lapangan.

Tak beda dengan olahraga, panggung politik dan pemerintahan juga punya penonton. Ekspresi para penonton yang notabene adalah rakyat umumnya hanya bisa mengumpat dan demonstrasi. Bagaimana dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung? Berikut bincang-bincang wartawan Lampung Post Sudarmono dan Sri Wahyuni dengan Sekjen DPD RI Siti Nurbaya di Kompleks Gedung DPR pekan lalu.




Putri Lampung ini memberikan pandangan soal Lampung dari kaca mata "penonton" di tribune utama dengan segenap kewenangan yang bisa dimainkan untuk ikut membangun Lampung, sekaligus sebagai mantan birokrat di Pemprov Lampung yang amat paham dengan kondisi daerah.

Sejak menjadi "orang Pusat", sepertinya Anda tidak peduli lagi dengan Lampung. Ada komentar?

Ow, apakah ada kesan seperti itu di Lampung tentang saya? Kalau ada, ya saya minta maaf.

Tetapi, yang sesungguhnya, saya ke pusat ini justru membawa misi-misi strategis yang bisa di-endorse untuk Lampung. Paling tidak, ketika ada orang yang berada di sini, teman-teman di Lampung bisa memanfaatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan, setidaknya akses informasi.

Sampai saat ini, saya masih sangat intens berhubungan dan berbicang soal isu aktual Lampung dengan teman-teman birokrasi dan para pejabat Lampung. Namun, saya mengakui intensitasnya tidak sepenuh yang mungkin Anda bayangkan. Sebab, saya juga harus mengurusi daerah lain se-Indonesia. Intinya, saya masih terus mengikuti isu aktual dan kondisi terbaru di Lampung.

Kalau begitu, apa yang sudah disumbangkan untuk daerah Anda sendiri itu?

Saya tidak mau menyebut satu per satu. Sebab, bentuk sumbangan itu juga bukan sesuatu yang bulat utuh dan dapat dilihat dan buktikan.

Kita semua tahu, Lampung bertahun-tahun didera konflik politik yang mencuat menjadi isu nasional. Bahkan, banyak pengamat menyebut Lampung sebagai laboratorium politik nasional. Maka, sebagai orang pemerintahan yang punya interest terhadap dunia politik, saya selalu mencermati dan sedapat mungkin mengambil peran sesuai dengan kapasitas saya. Itulah, mengapa saya berani mengatakan bahwa saya cukup tahu dan ada andil-andil kecil dalam pemecahan kondisi-kondisi pelik pada kasus-kasus politik Lampung.

Anda bisa menyebut beberapa di antaranya?

(Siti Nurbaya menyebut contoh-contoh kasus yang terjadi dan dia memberi advis tetapi diabaikan sehingga suasana politik menjadi tidak menentu. Saat itu, ia menjabat sebagai Sekjen Depdagri. Namun, dia bilang pada bagian ini off the record).

Dengan pengetahuan itu, apa kesimpulan Anda?

Saya pikir, Lampung seharusnya bisa lebih maju dari sekarang. Sebab, banyak keunggulan-keunggulan daerah ini yang sebenarnya bisa dimainkan dan menjadi kebaikan bersama. Kita punya sumber daya alam yang baik, posisi strategis, dan orang-orang yang punya akses baik ke pusat kebijakan. Sayangnya, kita sering kurang bijak saat mengambil keputusan.

Lalu, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu memperbaiki ini?

Di DPD, sebenarnya banyak sources yang bisa dimanfaatkan oleh Lampung. Itu juga berlaku sama dengan daerah lain. Saya punya beberapa model program semacam upaya-upaya penguatan pendidikan demokrasi. Di Makassar, saya buat semacam model pembelajaran dini bagi anak-anak untuk mengenal dan belajar berdemokrasi.

Saya pikir, ide reporter cilik yang digagas Lampung Post ini sangat brilian. Kita memang harus mengenalkan dan memberi pembelajaran tentang demokrasi itu sejak anak-anak. Sebab, kejadian demokrasi kita menjadi seperti sekarang ini kan karena kita tidak belajar secara sistematis tentang politik dan demokrasi. Kita belajar berdemokrasi sambil berjalan dan instan. Jadi, beginilah kejadiannya, haha...

Masih banyak lagi program di DPD yang bisa di-endorse oleh daerah. Tinggal, kita mau enggak memanfaatkan ini.

Soal DPD, bagaimana di Lampung?

Ya, DPD asal Lampung ada empat orang seperti juga daerah lain. Ada Pak Anang, Aryodhia, Ahmad Jajuli, dan Iswandi. Saya selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau. Saya kira mereka sudah bekerja dengan cukup baik untuk konstituennya.

Untuk diketahui, DPD ini adalah salah satu lembaga tinggi negara yang sesungguhnya punya legitimasi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari anggota DPR, tetapi hanya sedikit kewenangannya. Dan itu kebalikan dengan DPR.

Saya katakan legitimasinya sangat kuat karena setiap daerah hanya ada empat orang. Baik untuk daerah yang luas atau sempit, baik penduduknya banyak atau sedikit. Kita bisa bayangkan, jika Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 30 juta, hanya diwakili oleh empat orang. Artinya, dukungan langsung rakyat kepada anggota DPD itu jauh lebih banyak. Umumnya, anggota DPD itu benar-benar tokoh.

Makanya, saya katakan wajar jika kiprah anggota DPD di daerah juga tidak terlalu mencolok atau terlihat. Sebab, mereka berempat bekerja untuk seluruh penduduk suatu provinsi.

Apa obsesi Anda untuk Lampung?

Ya, saya merasa gemas saja. Saya berkeinginan, nanti kalau ada program-program yang cocok untuk Lampung, saya akan beri perhatian khusus. n