Kamis, 25 Juni 2015

ANTARA CETIK DAN GAMOL LAMPUNG

Hasyim Gamol, di mata saya nama ini sudah akseptable, nama yang telah diterima kehadirannya dan eksis di mata masyarakat pewaris budaya Lampung khususnya pewaris seni tabuh yang terbuat dari bambu dan tersedia 7 pilihan nada di alat seni tradisional itu, gamol demikian para pewaris itu biasa menyebutnya, cetik belakangan nama yang diperkenalkan oleh berbagai pihak, semula bagi penikmat seni tradisional ini apakah disebut gamol ataupun ceti tidaklah menjadi persoalan. Yang jelas Lampung dahulu memiliki semacam alat seni musik dan barangnyapun masih mudah untuk menemukannya, real sebagai warisan budaya yang akan membanggakan kita semua.Jasa Hasyim Gamol tidak terpungkiri karena beliau telah membawa warisan yang tak ternilai ke ranah akademis, nampaknya beliau menjadikan alat musik yang satu ini sebagai judul thesis S2 nya, dan thesis ini dinyatakan lulus oleh para Penguji. Maka Hasyim Gamol juga sangat layak bila disebut akademisi.

Adalah sangat mengejutkan bila Hasyim Gamol lalu akan menarik nama Gamol Lampung dari nama bagi alat musik ini hanya lantaran pada acara Tabur Trans 7 me-



BAHASA DAERAH

Harmoko.

INDONESIA memiliki 726 bahasa daerah, namun baru 456 yang berhasil dipetakan. Bahasa daerah yang belum berhasil dipetakan itu kemungkinan telah punah karena tidak ada penuturnya lagi.
Sebagaimana data di Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dari 456 bahasa daerah yang berhasil dipetakan tersebut, jumlah pemakai yang lebih dari satu juta orang hanya 13 bahasa, antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Minang, dan bahasa Bali.

Kepunahan bahasa daerah antara lain disebabkan oleh pemakainya yang semakin sedikit. Biasanya, bahasa daerah itu hanya dikuasai oleh para orang tua. Sedangkan anak-anak dan cucunya rata-rata menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan bahasa asing.


Bisa dipahami, mengingat secara konseptual bahasa akan bertahan apabila memiliki sistem penulisan sebagai fasilitas untuk merekamnya dalam media selain lisan. Ketika bahasa hanya dituturkan, tidak direkam pada media selain lisan, sedangkan penuturnya semakin berkurang, maka kepunahannya pun tinggal menunggu waktu.

Senin, 11 Mei 2015

Mengkong

Mengkong

Sultan Abdullah bersama para pengikut Mengkong beliau.Sultan Abdullah dikatakan bukan keturunan raja tetapi mengahwini puteri raja Perak.Baginda naik kerana memiliki pengaruh di kalangan mengkong baginda.

Di kalangan Orang Asli,terdapat pangkat-pangkat tertentu yang diketahui umum dalam masyarakat Melayu dan Orang Asli.

Di antaranya Raja Sakai,Panglima Sakai,Pangku dan Mengkong.
Saya rasa saya pernah mendengar tentang 'Mengkong'.

Saya meneliti kajian dari Annandale,Robinson,Waterstradt dan lain-lain tentang kewujudan 'Mengkong' ini.

Juga kajian Miklucho-Maclay pada tahun 1875 tentang satu jawatan istimewa yang dipegang oleh seorang dari kalangan Orang Asli sebagai perantara dengan dunia luar atau sebagai penghubung antara raja-raja Melayu dan pengikutnya dengan masyarakat Orang Asli.

Noone,seorang pengkaji melaporkan pada tahun 1936,masih ada dua orang Mengkong di Kampung Temenggor di Perak dan Kuala Betis di Kelantan.

Sabtu, 09 Mei 2015

Raja Yang Demokratis, Mungkinkah?

Silang pendapat di lingkungan keluarga Keraton dan masyarakat Jogya terkait Sabda Sultan sangatlah memperihatinkan kita semua. Kita berharap kerajaan yang berada di tanah istimewa Yogyakarta ini mampu mempertahankan diri yang berarti sekaligus juga mempertahankan nilai nilai luhur yang selama ini menghantar warisan yang mahal ini tetap eksis di era modern sekarang ini.  Kepatuhan para abdi dalem kepada titah Sultan selama ini membanggakan kita semua yang ada di luar sistem itu, diera yang tak pernah sunyi dari berbagai protes protes kepada penguasa dan bahkan cerca dan caci maki selalu saja akan terdengar sejak lengsernya Presiden Soeharto, kini banyak pihak yang mulai merindukan ketentraman lingkungan.

Adanya pemimpin yang mengayomi rakyat, serta pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kita berharap Sultan Hamengkubuwono akan menjadi sosok teladan akan seseorang pemimpin yang menyejukkan hati rakyatnya, tetapi ada daya di minggu terakhir ini internal dan bahkan meluas menjadi gunjingan rakyat prihal kegaduhan Kesultanan Ngayugyokarto yang selama ini sangat kita dukung keberadaannya.

Minggu, 25 Januari 2015

Cara Brigjen Pol Pangeran Edward Syah Prenong Mempertahankan Budaya Lampung

Penakan Dalom Beliau Brigjen Polisi Drs. Pangeran Edward Syah Prenong SH, MH. Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke 23 sangat menyadari manakala tidak ada yang dengan sukarela mempertahankan kebudayaan Lampung, bukanlah hal yang tidak mungkin budaya yang kita cintai ini akan punah tergrus waktu, dan mempertahankan budaya Lampung kita tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bekerjasama menghimpun tenaga untuk mampu berbuat sesuatu bagi pelestarian budaya Lampung yang di dalamnya  terdapat nilai nilai luhur yang harus kita pertahankan, salah satunya adalah mempertahankan adat istiadat, tetapi mengelola dan adat istiadat menharuskan kita mengeluarkan uang pribadi, jangan dikira mengelola budaya dan adat istiadat di lingkungan komunitas pewaris Kerajaan Skala Brak akan dapat uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen Pol Drs. Pangeran Edward Syah Prenong SH.MH  dalam kunjungannya ke Warga Lamban Lunik Pagelaran tanggal 4 Januari 2015 yang lalu , Lamban Lunik adalah salah satu bagian dari komunitas warisan kerajaan Skala Brak yang semula komunitas ini berada di Pekon Awi Lampung Barat, tetapi sebagian dari mereka secara eksodus bermigrasi lokal ke daerah Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Talangpadang Kabupaten Tanggamus. Dan tidak sedikita diantara mereka yang  beranakpinak di sekitar Bandung Jawa Barat Jabotabek. Dan tentu saja akan lebih banyhak lagi komunitas warga warisan Kerajaan Skala Brak yang tersebar diberbagai tempat, dan nampaknya mereka juga akan mendapat kujungan dari Pangeran, karena sebelum mengunjungi Lamban Lunik sudah ada beberapa komunitas lainnya yang dikunjungi beliau. Lihat  http://fachruddindani.blogspot.com/2015/01/mempertahankan-komunitas-pewaris.html



Senin, 29 Desember 2014

PNS Harus Belajar Hukum



Sebagai mantan PNS yang memiliki banyak teman yang berprofesi sebagai PNS saya sangat memprihatinkan bila ada teman teman yang kurang memahami perundang undangan yang berlaku, lalu tampa menyadari nya akhirnya terjerat kasus hukum hanya lantaran kekurang pahamannya terhadap terhadap UU dan pereaturan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang sistem politik yang berlaku serang sering membuat posisi mereka sebagai pejabat menjadi dillematis, bahkan bertentangan dengan hati nurani. Bukan hanya politik Pilkada saja, tetapi politik penganggaranpun mendorong terjadionya aktivitas dan bahkan konspirasi yang tidak disadari adalah melawah hukum dan perundangan serta aturan lainnya yang berlaku.

Semula kita berharap banyak situasi seperti ini akan berubah dan berakhir setelah ditetapkannya Sistem Pemilihan Langsuing Lewat DPRD dalam Pilkada Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tetapi sungguh mengherankan ternyata para tokoh yang semula kami sangka Negarawan itu justeru mempertahankan Pilkada Langsung. Padahal nyata nyata didepan mata bahwa pilkada Langsung itu sangat rawan dengan politik uang, tetapi nampaknya mereka yang kita sangkakan sebagai negarawan itu benar benar telah ditutupkan matanya sehingga sama sekali tidak memiliki kesanggupan menangkap adanya politik yang meracuni rakyat itu.

Kita jangan hanya berpijak atas kenyataan bahwa Jokowi dan Ahok serta beberapa Bupati dan Walikota selama memimpin daerah berhasil memimpin secara bersih 'clean dan clear' tetapi bukankah jumlah mereka sangat sedikit. Dan kita juga tidak bijak bila menuduh bahwa hanya penguasa yang berasal dari Parpol tertentu saja yang melakukan korupsi, karena korupsi itu sangat dekat dengan kekuasaan. Karena kenyataannya beberapa Partai yang pernah berkuasa atau partai lain yang berkualisi dengan paratai penguasa juga melakukan korupsi, karena memang partai partai di Indonesia tidak memiliki sumber dana yang mencukupi, sepertinya harus melakukan konspirasi itu, belum lagi konspirasi untuk memperkaya diri.

Kita benar benar prihatin manakala ada teman teman yang terpakjsa berurusan dengan yang berwajib, bila itu terjadi lantaran ketidakpahaman mereka dengan UU dan peraturan lainnya yang berlaku. Tetapi manakala itu dilakukan dilakukan karena pilihan dan penuh kesadaran, maka itu dalah tanggungjawab pribadi.Kita hanya bisa berdoa semoga Ia mendapat perlakuan yang seadilnya, mendapatkan hukuman yang serendah mungkin, serta diberikan ketabahan dan kekuatan baik pribadi maupun keluarganya, karena itu semua adalah resiko.

Buku 100 Hari Gubernur Ridho Telah Terbit

Oleh Budisantoso Budiman



Cover depan buku Dari Oedin ke Ridho: Kado 100
Hari Pemerintahan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basr
i.
BUKU kumpulan artikel para pihak berjudul Dari Oedin ke Ridho: Kado 100 Hari Pemerintahan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri telah terbit dan siap diluncurkan untuk dibedah bersama-sama isinya.

Penerbitan buku menyambut 100 hari pemerintahan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo-Wagub Bachtiar Basri ini merupakan kerja sama Indepth Publishing dan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama sejumlah pihak lainnya, menurut Tri Purna Jaya, dari Indepth Publishing, di Bandarlampung, Senin (15/9), telah selesai penerbitannya dan siap diluncurkan dalam waktu dekat.


Menurut dia, buku yang menampung 33 artikel berbagai topik dari sejumlah penulis dari beragam kalangan yang kesemuanya mengkaji kondisi daerah Lampung dari banyak sudut pandang yang berbeda-beda.

Oki Hajiansyah Wahab, pegiat PKKPHAM FH Unila yang juga salah satu penulis dalam buku tersebut, menyatakan bahwa acara peluncuran sekaligus bedah buku itu siap diselenggarakan di aula Harian Umum Lampung Post, Rabu (17/9) petang, dan diharapkan dapat dihadiri secara langsung oleh Gubernur Ridho Ficardo.