Desa Tulangbawang Selangkah Di Depan

DALAM pembangunan desa, pekon atau kampung era dana desa ratusan juta rupiah per tahun yang dimulai 2015, kampung-kampung di Kabupaten Tulangbawang, Lampung, berada di depan. Sebab, sudah tiga tahun ini setiap kampung di kabupaten tersebut mendapat dana dari Pemkab sebesar Rp200 juta untuk program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). 

Prioritas program GSMK untuk tahap awal membangun infrastruktur kampung, terutama jalan desa, jembatan, dan fasilitas pendukungnya. Panduan teknis proyek dan administrasi pengelolaannya dijalankan atas kerja sama Pemkab Tulangbawang dengan Universitas Lampung (Unila). 

Atas panduan Unila itu, program berjalan lancar dan selesai tepat waktu, tanpa ada kekisruhan di lapangan. Berkat tertib administrasinya, tak seorang pun kepala kampung berurusan hukum terkait pelaksanaan GSMK tiga tahun berjalan. Untuk itu, kalau desa di kabupaten lain baru akan memulai membangun infrastrukur desa serentak dengan dana desa dari pusat yang baru diterima tahun ini, mungkin akan memulainya dengan onderlaag jalan desa, kampung di Tulangbawang mayoritas sudah selesai membangun jalan desa sampai aspal siram. 

Hal pertama, perencanaan dan keputusan apa yang akan dibangun sesuai kemampuan besarnya dana yang didapat. Apa yang akan dibangun ditentukan berdasar hasil musyawarah masyarakat kampung. Kedua, dalam rapat awal itu dibentuk kelompok kerja (Pokja), sebagai pimpinan pelaksanaan proyek, dari teknis bangunannya hingga administrasi keuangan. 

Di Tulangbawang, Pokja yang dibentuk masyarakat itu bersifat independen, dalam arti tidak di bawah kekuasaan kepala desa/kampung, tapi bertanggung jawab kepada pendirinya (masyarakat) dan secara administrasi kepada Pemkab melalui camat. Kepala kampung jadi penasihat Pokmas, hubungan antarlembaga bersifat koordinasi. 

Ketiga, pelaksanaan pembangunan proyeknya dilakukan secara gotong royong oleh warga desa. Hanya pekerjaan yang perlu keahlian teknis khusus, yang tak bisa ditangani warga desa, diserahkan kepada pekerja ahlinya. 

Kekurangan dari pelaksanaan program GSMK Tulangbawang salah satunya adalah dalam dokumentasinya. Tidak ada tersimpan gambar yang komprehensif kondisi semua kampung sebelum dilaksanakannya GSMK sehingga tidak bisa menunjukkan perubahan sebelum dan setelah tahap-tahapan GSMK. Hal itu bisa dijadikan catatan bagi kabupaten lain yang baru mulai membangun infrastruktur desa secara serentak di daerahnya.