BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana Rp6,5 miliar untuk pembebasan lahan kota baru. Dana tersebut sebagai tali asih lahan seluas 1.300 hektare (ha) di Desa Purwotani, Jatiagung, Lampung Selatan.
Pembebasan ditargetkan selesai tahun ini. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Lampung Ali Subaidi mengatakan 1 ha lahan garapan diberikan tali asih senilai Rp5 juta. Setelah masalah selesai, tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana mulai membangun fisik seperti pusat pemerintahan dan badan jalan.
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menggandeng sejumlah investor untuk mewujudkan kota baru tersebut. Pemberian gelar adat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang juga bos Bakrie Group, Senin (24-10), merupakan upaya menarik pengusaha asal Lampung itu menggarap kota baru.
"Kami tawarkan kepada investor yang mau terlibat. Khusus Bakrie Group, Pak Ical mempersilakan kami mengajukan proposal dan segera kami siapkan. Mereka bisa mengkaji kemungkinan terlibat di mana. Masak kampung halaman sendiri tidak dibantu," kata Gubernur usai menerima kunjungan direksi PT Pelindo II di ruang kerjanya, Rabu (26-10).
Selain menawarkan kepada Ical, kota baru bisa dibangun bersama beberapa investor. Menurut Sjachroedin, pusat bisnis di kota baru direncanakan terdiri dari berbagai kawasan, seperti kawasan pertokoan, kawasan wisata dan kuliner, kawasan pendidikan, dan kawasan permukiman. Saat ini masterplan pusat pemerintahan seluas 350 ha kota baru digarap PT Gubah Laras.
Masterplan pusat bisnis seluas 1.000 ha juga dirampungkan calon investor asal Malaysia, yakni PT Great Colour Investment Limited (GCI-L). Bahkan, GCI-L tengah menyusun detail engineering desain (DED) pembangunan di pusat bisnis.
Lahan Pengganti
Pada APBD 2011 dan APBD Perubahan 2011, Pemprov mengucurkan anggaran Rp20 miliar untuk kota baru yang terbagi untuk pembangunan jalan di sekitar kawasan pusat pemerintahan senilai Rp15 miliar dan untuk pembangunan jalan penghubung dari Bandar Lampung ke kawasan kota baru Rp5 miliar.
Hingga kini persoalan lahan kota baru masih diributkan Gerakan Petani Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Pasalnya, lahan lokasi kota baru dipakai untuk Gerakan Lampung Menghijau yang ditanami masyarakat selama bertahun-tahun.
Uang tali asih senilai Rp5 juta/hektare, menurut Ketua LMND Lampung Selatan Ahmad Jaylani, tidak cukup untuk mengganti tanaman petani. Hal ini diperkuat keluarnya surat perintah penghentian sementara pembangunan kota baru dari Menteri Kehutanan sampai ada kesepatan soal pergantian lahan.
Mengenai hal ini, Asisten II Sekprov Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemprov memiliki lahan pengganti. "Bisa di mana saja. Tetapi untuk menghindari banyaknya kepentingan masuk, lahan pengganti itu belum bisa kami sampaikan," kata dia.
Menurut Arinal, tidak lama lagi tim dari pusat turun untuk meninjau lokasi lahan yang dibebaskan dan pengganti. Setelah semua proses lahan selesai, bagian-bagian proyek kota baru ditenderkan atau dilakukan penunjukan langsung. (LIN/WAH/TOR/U-1)
No comments:
Post a Comment